Tim Editor
ERA.id - Negara-negara demokrasi utama Kelompok Tujuh (G7) akan mendukung rencana Uni Eropa untuk membekukan aset Rusia dalam upaya membantu perang Ukraina.
Seorang pejabat Departemen Keuangan Italia mengatakan para menteri keuangan G7 di Italia akan mendukung rencana Uni Eropa untuk menggunakan pendapatan dari aset-aset Rusia yang dibekukan untuk membantu upaya perang Ukraina.
Italia, yang memegang jabatan presiden bergilir di G7, juga akan mencoba menghidupkan kembali kesepakatan internasional mengenai pembagian hak perpajakan atas perusahaan-perusahaan besar yang sulit diratifikasi oleh Amerika Serikat di Kongres, kata pejabat tersebut, yang menolak disebutkan namanya, dikutip Reuters, Jumat (17/5/2024).
G7 membekukan aset keuangan senilai sekitar USD300 miliar segera setelah serangan Moskow terhadap tetangganya pada Februari 2022. Sejak itu, Uni Eropa dan negara-negara G7 lainnya memperdebatkan apakah dan bagaimana menggunakan dana tersebut untuk membantu Ukraina.
G7 terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada.
Amerika Serikat telah mengusulkan penyitaan aset-aset tersebut secara keseluruhan, namun Eropa menolak keras dengan alasan risiko terhadap euro dan dampak hukumnya.
"G7 akan mendukung kebijakan UE untuk menggunakan pendapatan luar biasa dari aset-aset Rusia yang dibekukan demi kepentingan Ukraina," kata pejabat itu menjelang pertemuan di Stresa, Italia utara, pada 24-25 Mei.
"Pembicaraan difokuskan pada penggunaan pendapatan dari aset, bukan aset itu sendiri," kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa keputusan apa pun harus mendapat dukungan dari UE dan dasar hukum yang kuat.
Dalam menghadapi perlawanan Eropa, Washington baru-baru ini mengusulkan penggunaan aset tersebut sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina.
Pejabat Italia tersebut mengatakan bahwa para kepala keuangan akan melakukan pekerjaan dasar yang bertujuan untuk memungkinkan para kepala pemerintahan G7 mencapai keputusan akhir pada pertemuan puncak di wilayah Puglia, Italia selatan, pada bulan Juni.
Lalu, pejabat itu mengatakan dalam pertemuan di Stresa, hubungan perdagangan dengan Tiongkok juga akan dibahas. Pembahasan ini terjadi setelah Amerika Serikat pada minggu ini mengumumkan kenaikan tarif yang besar terhadap sejumlah impor Tiongkok, meskipun isu tersebut tidak ada dalam agenda resmi pertemuan tersebut.
Italia memiliki keraguan mengenai penggunaan tarif karena dampaknya yang mengganggu perdagangan dunia.
Dengan berakhirnya gencatan senjata perdagangan mengenai pajak layanan digital antara AS dan beberapa negara Eropa pada bulan Juni, Italia akan mendorong perundingan terakhir untuk mencegah kegagalan rencana pajak minimum global terhadap perusahaan multinasional.
Pilar pertama dari perjanjian tersebut bertujuan untuk mengalokasikan kembali hak pajak sekitar USD200 miliar atas keuntungan perusahaan kepada negara-negara tempat perusahaan melakukan bisnis.
Pejabat itu mengatakan perundingan tidak menghasilkan kemajuan menjelang pertemuan minggu depan.
