Tim Editor
ERA.id - Korea Utara mengeluarkan larangan kepada warganya untuk menamai anak-anak mereka dengan unsur 'unifikasi' atau 'Korea Bersatu'. Larangan ini termasuk penggunaan nama Hana yang memiliki arti penyatuan.
Larangan ini dikemukakan oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan beberapa waktu lalu. Kementerian menyebut Korea Utara melarang warganya menamai anak-anak dengan kata Tongil, Hana, dan Hankook.
Tiga nama itu dilarang lantaran memiliki arti penyautan, satu, dan Republik Korea. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Korut untuk menghapus petunjuk unifikasi setelah pemimpinnya, Kim Jong Un, mendefinisikan hubungan antar-Korea sebagai hubungan "antara dua negara yang saling bermusuhan" pada pertemuan partai akhir tahun.
Kim mengatakan dia melihat tidak ada gunanya mengupayakan penyatuan dengan Korea Selatan dan memerintahkan para pejabat untuk membubarkan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea.
Korea Utara menghapus bagian geografi dari situs kementerian luar negerinya karena menyatakan bahwa Korea adalah negara maritim yang ketiga sisinya dikelilingi oleh laut.
"Negara tersebut juga menghapuskan buku-buku dengan referensi unifikasi yang ditempatkan di misi diplomatik luar negeri Korea Utara," kata Kementerian Unifikasi Korea Selatan, dikutip Yonhap, Jumat (31/5/2024).
Selain itu, kementerian tersebut juga mengatakan Korea Utara diperkirakan akan membahas pencapaian ekonomi, cara-cara untuk meningkatkan ideologi politik, dan masalah-masalah organisasi dalam rapat pleno Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa yang dijadwalkan pada akhir Juni.
Ada kemungkinan bagi Korea Utara untuk mengadakan sidang penting Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) segera setelah rapat pleno WPK,” kata seorang pejabat kementerian tersebut.
Kementerian Unifikasi mengatakan pada Maret bahwa Korea Utara mungkin membatalkan perjanjian dasar antar-Korea yang ditandatangani pada 1991 pada pertemuan parlemen berikutnya.
Korea Utara juga diperkirakan akan merevisi konstitusi untuk mendefinisikan Korsel sebagai “musuh utama”, seperti yang diinstruksikan sebelumnya oleh Kim Jong Un, dan dapat memperjelas batas-batas wilayahnya, termasuk perbatasan maritim.
