Tim Editor
ERA.id - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membantah terlibat dalam kasus korupsi. Mahathir menantang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membuktikan tuduhan korupsi itu.
Mahathir, yang sedang diselidiki oleh badan antikorupsi negara itu, mengecam Perdana Menteri saat ini Anwar Ibrahim atas pernyataan yang menyiratkan bahwa ia telah menggunakan masa jabatannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya.
"Saya penasaran karena saya belum pernah melihat uang ini dan tidak tahu di mana uang itu berada. Jika saya yang mengambil uang itu, beritahu pengadilan bagaimana Anda (Anwar) menyimpulkan bahwa saya yang mengambil uang itu,” kata Mahathir, dikutip Al Jazeera, Rabu (12/6/2024).
Politisi 98 tahun itu memimpin Malaysia dari tahun 1981 hingga 2003 dan kembali dari tahun 2018 hingga 2020. Dia pun memberi sindiran pedas kepada Anwar Ibrahim soal tuduhan korupsi yang menyeret dirinya.
Mahathir mengatakan dirinya bersedia pergi ke Swiss bersama Anwar untuk mencari bank tempat dia bisa menyimpan uangnya.
"Jika kita bisa menemukan bank seperti itu, saya akan menarik 100 persen uangnya dan memberikannya kepada orang Melayu," sindirnya.
Mahathir menuding Anwar Ibrahim juga mengincar dua putranya
Selain membantah tuduhan korupsi, Mahathir menuduh Anwar mengincar dua putranya yaitu, Mirzan Mahathir dan Mokhzani Mahathir.
Namun Anwar yang menjabat sebagai wakil Mahathir pada tahun 1990an, membantah menargetkan saingan politiknya dan mengatakan dia tidak melakukan intervensi dalam proses hukum.
"Seperti yang dia (Anwar) katakan, dia punya file, kotak, dokumen yang menunjukkan saya telah mengambil uang. Tunjukkan, jika Anda memiliki kotaknya, tunjukkan. Tapi sampai saat ini, dia belum menunjukkan (kotaknya). Sebaliknya, dia mencoba untuk mengabaikan hal tersebut dan sekarang, dia mengejar anak-anak saya, Mokhzani dan Mirzan,” tegas Mahathir.
Pada bulan Januari, Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) memerintahkan Mirzan Mahathir dan Mokhzani Mahathir untuk melaporkan aset mereka sebagai bagian dari penyelidikan yang dipicu oleh kebocoran Pandora dan Panama Papers.
Badan antikorupsi pada bulan April mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki Mahathir sebagai bagian dari penyelidikan. Mahathir mengatakan dia tidak mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis putranya.
"Mereka tidak memberi saya uang dari bisnis mereka," katanya.
Mengenai sumber kekayaannya, Mahathir mengatakan bahwa ia memperoleh gaji bulanan sebesar 8.000 ringgit (Rp27 juta) ketika ia pertama kali menjadi perdana menteri. Kemudian gajinya meningkat menjadi 20.000 ringgit (Rp69 juta) pada saat ia mengundurkan diri pada tahun 2020.
"Bagi saya, itu adalah jumlah yang fantastis, jumlah uang yang sangat besar," kata Mahathir, seraya menambahkan bahwa ia dibayar 2.000 ringgit sebulan ketika ia mulai bekerja sebagai dokter di praktik swasta pada tahun 1950an.
Selain mendapat gaji, Mahathir mengatakan dia juga diberikan tunjangan, termasuk rumah dan mobil, yang membantunya menghabiskan sedikit waktu selama menjabat.
"Mereka membayar listrik, tagihan air, pemerintah memberi saya transportasi, mobil, dan supir. Saya tidak perlu membayar apa pun," jelasnya.
"Bahkan saat terbang, pesawat-pesawat itu siap membantu saya. Jadi apa yang saya perlukan dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai perdana menteri semuanya disediakan oleh pemerintah dan gaji yang saya dapatkan. Saya menyimpannya selama lebih dari 29 tahun mulai dari menjadi menteri pendidikan hingga pensiun sebagai perdana menteri," sambungnya.
Pada tahun 2018, Mahathir mengumumkan aset senilai 32,35 juta ringgit (Rp112 miliar).
Mahathir mengatakan bahwa ketika ia pertama kali mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada tahun 2003, ia menolak tawaran pemerintah untuk mendapatkan sebidang tanah gratis di Putrajaya, sebuah kota sekitar 25 km (15,5 mil) selatan Kuala Lumpur.
Alih-alih menerima tanah itu, Mahathir justru membeli tanah itu dengan membayar 1 juta ringgit untuk lima hektar tanah. Dia pun menegaskan dirinya tidak mengambil satu sen pun dari pemerintah.
"Tercatat saya tidak mengambil satu sen pun dari pemerintah," pungkasnya.
