Tim Editor
ERA.id - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra didakwa atas dugaan menghina Kerajaan. Kasus ini menjadi yang pertama dari empat kasus penting yang melibatkan petinggi negara.
Thaksin yang merupakan mantan PM Thailand yang berpengaruh dan pendukung kuat pemerintah yang berkuasa akan dibawa ke pengadilan pada Selasa (18/6/2024). Kasus dugaan menghina kerajaan yang dilakukan oleh Thaksin terjadi pada tahun 2015.
"Jaksa telah mengirim tersangka ke pengadilan," kata Prayuth Bejraguna dari kantor Kejaksaan Agung, dikutip Reuters, Selasa (18/6/2024).
Kasus-kasus tersebut melibatkan beberapa politisi paling berkuasa di Thailand, termasuk perdana menterinya saat ini, dan dapat memperdalam keretakan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kelompok konservatif-royalis dan lawan-lawannya, seperti partai berkuasa populis Pheu Thai dan partai oposisi Move Forward.
Thaksin, yang menyangkal melakukan kesalahan apa pun, bisa menghadapi penahanan pra-sidang jika jaminannya ditolak oleh pengadilan pidana, menyusul dakwaan tersebut.
Undang-undang lese-majeste di Thailand, salah satu yang paling ketat di dunia, dapat menjatuhkan hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk setiap tindakan yang dianggap menghina kerajaan.
Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang terhadap kasus yang diajukan oleh sekelompok senator yang berpotensi menyebabkan Perdana Menteri Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya karena melanggar hukum dalam menunjuk seorang pengacara dengan catatan hukuman di kabinetnya.
Pengadilan yang sama juga akan mendengarkan kasus yang berupaya membubarkan partai oposisi populer, Move Forward Party, yang berkampanye untuk mengubah undang-undang penghinaan terhadap kerajaan di negara tersebut, menyusul adanya keluhan dari Komisi Pemilihan Umum.
Pengadilan diperkirakan akan mengumumkan sidang berikutnya atau tanggal putusan untuk kasus yang melibatkan Srettha dan Move Forward pada hari Selasa.
Mahkamah Konstitusi juga akan memutuskan apakah proses seleksi yang sedang berlangsung untuk majelis tinggi baru, yang dimulai awal bulan ini dan dijadwalkan selesai pada awal Juli, adalah sah.
Jika pengadilan membatalkan atau menunda proses tersebut, pengadilan akan memperpanjang masa jabatan senator yang ditunjuk militer untuk sementara waktu, yang telah memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan sebelumnya.
