Tim Editor
ERA.id - Mahkamah Konstitusi Thailand menutuskan untuk menangguhkan jabatan Perdana Menteri yang dipegang oleh Paetongtarn Shinawatra, terkait kebocoran telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Paetongtarn meminta maaf dan mengaku ingin melakukan yang terbaik demi rakyat Thailand.
Mahkamah Konstitusi Thailand mengumumkan pada hari Selasa (1/7) bahwa mereka akan mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh 36 senator yang menyerukan pemecatan Paetongtarn. Perdana Menteri itu dituduh melakukan ketidakjujuran dan melanggar standar etika yang melanggar konstitusi.
Menanggapi keputusan itu, Paetongtarn mangaku menerima semua konsekuensi yang dihadapi. Ia juga meminta maaf telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Thailand.
"Saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya. Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand yang merasa frustrasi dengan hal ini," katanya, dikutip The Guardian, Selasa (1/7/2025).
Diketahui Paetongtarn menghadapi tekanan yang meningkat setelah rekaman percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja yang berkuasa, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam percakapan itu, keduanya membahas masalah sengketa perbatasan antara kedua negara.
Bukan hanya itu saja, Paetongtarn juga terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan "paman" dan memberi isyaram akan membantu hal-hal yang diinginkan. Dia juga membuat pernyataan kritis tentang seorang komandan militer senior Thailand.
Rekaman itu lantas menyebabkan kemarahan publik, dengan para kritikus menuduhnya mengkhianati negaranya dan tunduk kepada Kamboja.
Hun Sen, yang memerintah Kamboja selama hampir empat dekade dan tetap berkuasa di negara itu, diketahui sebagai teman lama keluarga Paetongtarn, meskipun hubungan telah memburuk dalam beberapa minggu terakhir.
Keputusan penangguhan jabatan ini menjadi pukulan terbaru bagi Paetongtarn, keturunan keluarga Shinawatra yang berkuasa tetapi kontroversial. Dia mempertahankan kekuasaan setelah mitra koalisinya mengundurkan diri dari pemerintahannya awal bulan ini.
Pada hari Sabtu, 10.000 pengunjuk rasa berkumpul di Bangkok untuk menuntut pengunduran dirinya.
Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, mantan pemimpin miliarder, juga menghadapi masalah hukum, dan muncul di pengadilan pada hari Selasa untuk menghadapi tuduhan bahwa ia melanggar undang-undang penghinaan terhadap raja.
Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap kritik terhadap keluarga kerajaan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus tersebut terkait dengan wawancara yang ia berikan kepada media Korea Selatan pada tahun 2015.
Selama dua dekade, politik Thailand didominasi oleh perebutan kekuasaan antara keluarga Shinawatra dan lawan-lawan mereka dalam pemerintahan militer konservatif yang berhaluan royalis.
Thaksin dua kali terpilih sebagai perdana menteri, tetapi digulingkan dalam kudeta pada tahun 2006. Saudarinya, Yingluck Shinawatra, digulingkan oleh putusan pengadilan yang diikuti oleh kudeta pada tahun 2014.
Thailand memiliki sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama dengan Kamboja yang berkobar pada bulan Mei ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat. Insiden tersebut telah menyebabkan lonjakan sentimen nasionalis dan tindakan saling balas oleh kedua pemerintah.
Wakil Perdana Menteri, Suriya Juangroongruangkit, akan mengambil alih sebagai pejabat sementara sementara pengadilan memutuskan kasus terhadap Paetongtarn.
