Tim Editor
ERA.id - Kementerian Luar Negeri Malaysia menerjunkan penyelidikan atas kebocoran nota diplomatik rahasia dari China di media. Nota itu bahkan diterbitkan oleh media Filipina akhir Agustus lalu.
Dalam pernyataan resminya, kementerian itu mengatakan bahwa nota rahasia antara Malaysia dan Tiongkok itu bocor dan diterbitkan secara luas oleh media Filipina, The Inquirer, pada 29 Agustus lalu.
"Kementerian memandang kebocoran dokumen ini, yang merupakan saluran komunikasi resmi antara kedua negara, dengan keprihatinan yang mendalam," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia, dikutip Reuters, Kamis (5/6/2024).
The Inquirer melaporkan bahwa Tiongkok mengirim dokumen berisi dua halaman ke Kedutaan Besar Malaysia di Beijing pada Februari lalu. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa eksplorasi minyak dan gas Kuala Lumpur di Laut Cina Selatan melanggar kedaulatan Tiongkok.
Di sisi lain, Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai wilayhnya berdasarkan peta bersejarah, termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, Brunai, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Pengakuan itu mempersulit upaya eksplirasi energi oleh beberapa negara tersebut.
Sementara sikap Malaysia di bawah komando Perdana Menteri Anwar Ibrahim melunak terhadap Beijing, termasuk di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Anwar mengatakan Beijing telah menyatakan kekhawatiran tentang aktivitas energi oleh perusahaan negara Malaysia, Petronas.
Saat itu, Anwar mengaku siap melakukan negosiasi dengan China mengenai sengketa maritim.
Diketahui, Petronas, atau Petroliam Nasional Berhad, mengoperasikan ladang minyak dan gas di Laut Cina Selatan di dalam ZEE Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir telah beberapa kali bertemu dengan kapal-kapal China.
Pada bulan Maret, Anwar mengatakan bahwa upaya untuk menahan kebangkitan China hanya akan memperburuk keadaan negara dan menimbulkan perselisihan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Malaysia mengatakan akan terus mempertahankan kedaulatan dan hak kedaulatannya di Laut Cina Selatan, menangani perselisihan secara damai, dan melibatkan semua negara terkait, termasuk China, yang disebut memiliki hubungan bilateral yang erat dan aktif.
"Mengenai Laut Cina Selatan, kedua negara telah menyatakan komitmen dan tekad untuk menyelesaikan masalah apa pun secara damai melalui konsultasi dan dialog menggunakan platform dan saluran diplomatik yang ada, tanpa menggunakan perselisihan atau kekerasan," kata kementerian tersebut.
Sebuah pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2016 mengatakan klaim Cina terhadap sekitar 90 persen Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional, sebuah keputusan yang tidak diakui Beijing.
