Tim Editor
ERA.id - Israel kembali menegaskan keputusannya untuk melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki. Israel bahkan akan memberi tahu PBB soal pemutusan hubungan dengan UNRWA.
"Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, Kementerian Luar Negeri memberi tahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA," kata kementerian luar negeri dalam pernyataan, dikutip AFP, Senin (4/11/2024).
Israel Katz mengatakan bahwa UNRWA merupakan organisai yang berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober tahun lalu. Dia menuduh banyak karyawan yang bekerja di UNRWA adalah anggota Hamas.
"UNRWA, organisasi yang karyawannya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober dan banyak dari karyawannya adalah anggota Hamas, adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi," kata Katz.
Bulan lalu, parlemen Israel menyetujui proposal untuk menutup operasi UNRWA di Israel dan Yarusaelm Timur yang diduduki. Keputusan itu tetap dilanjutkan meski ada penentangan dari negara sekutunya, Amerika Serikat.
UNRWA sendiri merupakan badan PBB yang menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan bagi para pengungsi Palestina selama lebih dari tujuh dekade. Penutupan UNRWA itu dinilai bisa berdampak buruk bagi rakyat Palestina.
Namun Katz bersikukuh dengan pendapatnya dengan mengatakan bahwa hanya sebagian bantuan yang dikirim ke Gaza oleh UNRWA.
"Bahkan sekarang, sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Gaza dikirim melalui organisasi lain, dan hanya 13 persen di antaranya yang dikirim melalui UNRWA," tegasnya.
"Negara Israel berkomitmen pada hukum internasional dan akan terus memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan cara yang tidak membahayakan kemanan warga Israel," tambahnya.
Pada bulan Januari, Israel menuduh belasan karyawan UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas, yang memicu perang paling mematikan di wilayah tersebut.
Bedasarkan serangkaian penyelidikan menemukan beberapa "masalah terkait netralitas" di UNRWA, dan menetapkan bahwa sembilan karyawan "mungkin terlibat" dalam serangan 7 Oktober, tetapi tidak menemukan bukti atas tuduhan utama Israel.
Larangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bahwa karyawan UNRWA di Tepi Barat yang diduduki berpotensi menghadapi masalah saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain serta mengakses Yerusalem timur atau Israel karena mereka akan kehilangan kemampuan untuk berkoordinasi dengan otoritas Israel untuk melewati pos pemeriksaan.
Selain itu, mereka yang bekerja di UNRWA juga akan dicabut visa dan izin tinggalnya oleh otoritas Israel.
UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh 2,4 juta penduduk wilayah tersebut telah mengungsi setidaknya sekali selama perang.
