Tim Editor
ERA.id - Kementerian Pertahanan dan militer menegaskan tidak akan mematuhi perintah apa pun untuk melaksanakan darurat militer bila aturan itu diberlakukan kembali.
Pejabat di Kementerian Pertahanan Kim Seon-ho membantah adanya tanda-tanda darurat militer kedua yang akan segera diberlakukan. Dia menekankan hal itu tidak akan pernah terjadi setelah tindakan Presiden Yoon Suk-yeol yang menggemparan Korea Selatan.
"Rumor yang beredar pagi ini mengenai tanda-tanda deklarasi darurat militer tidaklah benar," kata Kim, dikutip Yonhap News, Jumat (6/12/2024).
Kim dan jajarannya bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah darurat militer bila hal itu kembali terjadi.
"Bahkan jika ada perintah untuk memberlakukan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan (JCS) tidak akan pernah menerimanya," tegasnya.
Pernyataannya tersebut muncul saat oposisi utama menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan darurat militer kedua setelah kelompok sipil Pusat Hak Asasi Manusia Militer Korea mengangkat gagasan tersebut. Bahkan kelompok itu juga mengklaim bahwa beberapa unit Angkatan Darat diperintahkan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat.
Namun seorang pejabat Angkatan Darat memastikan tidak ada perintah khusus yang dikeluarkan untuk pasukan yang dipindahkan ke luar unit masing-masing. Di sisi lain, Angkatan Darat juga sedang memverifikasi apakah tindakan tambahan perlu dilakukan.
Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer dalam keputusan yang tidak terduga pada Selasa (3/12) malam. Namun keputusan itu dicabut setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memutuskan untuk menolaknya.
Dalam prosesnya, militer melancarkan komando darurat militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat. Park An-su, yang mencanangkan dekrit yang melarang semua aktivitas politik sambil memobilisasi pasukan operasi khusus untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.
Kim, wakil menteri pertahanan, mengambil peran sebagai penjabat menteri pertahanan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diketahui telah mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon, mengundurkan diri.
Atas kekacauan itu, kepolisian dan kejaksaan menggelar penyelidikan terhadap Presiden Yoon dan sejumlah pejabat atas tuduhan pengkhianatan.
Lebih lanjut, Kim juga mengatakan pasukan hanya bisa bergerak dengan izin dari pimpinan JCS.
"Militer akan berusaha melindungi keselamatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat sambil menjaga sikap kesiapan yang kuat," tambahnya.
Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, juga membantah pandangan mengenai deklarasi darurat militer sebelumnya selama pembicaraan dengan oposisi utama, dan mengatakan bahwa dia akan menentang perintah tersebut jika hal itu terjadi.
