Tim Editor
ERA.id - Rusia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat terkait perkembangan di Suriah. Pertemuan darurat ini diminta menyusul lengsernya pemerintahan Bashar al-Assad.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan pertemuan darurat itu harus segera dilakukan secara tertutup pada Senin (9/12). Lengsernya Assad dari kepemimpinan menyebabkan banyak pertanyaan.
"Semua orang, bukan hanya kami, punya banyak pertanyaan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi," katanya, dikutip IRNA, Senin (9/12/2024).
Polyansky menambahkan bahwa pihaknya di New York memantau situasi tersebut dengan cermat.
"Kami akan mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini dan meninjau situasi di PBB dalam beberapa hari ke depan," tegasnya.
Rusia merupakan sekutu utama Suriah dan telah menempatkan pasukannya ke negara Arab tersebut atas nama pemerintah Damaskus pada 2015 dalam rangka menghadapi kelompok-kelompok yang dipimpin oleh ISIS dan Al Qaida.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan perlunya menjaga integritas teritorial, kemerdekaan, dan persatuan Suriah. Ia menekankan bahwa masa depan Suriah akan dibangun oleh rakyat Suriah sendiri.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs PBB pada Minggu (8/12) malam, Guterres meminta rakyat Suriah untuk memanfaatkan kesempatan dan membangun masa depan yang stabil dan damai.
"Masa depan Suriah adalah masalah yang akan ditentukan oleh rakyat Suriah dan Utusan Khusus saya sedang bekerja bersama mereka untuk mencapai tujuan ini," katanya.
Gutteres juga menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan transisi politik yang teratur menuju institusi baru. Ia juga menyerukan semua pihak untuk bersikap tenang, tidak berbuat kekerasan pada saat-saat kritis tersebut, serta melindungi hak-hak semua rakyat Suriah tanpa diskriminasi.
