Tim Editor
ERA.id - Pengadilan Israel memutuskan untuk menunda kesaksian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam persidangan korupsinya. Penundaan ini dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump mendesak kasus itu dibatalkan.
"Setelah penjelasan yang diberikan kami menerima sebagian permintaan tersebut dan membatalkan pada tahap ini sidang Tuan Netanyahu yang dijadwalkan untuk minggu ini," demikian pernyataan pengadilan distrik Yerusalem, dikutip AFP, Senin (30/6/2025).
Sementara itu, pengacara Netanyahu juga telah meminta pengadilan untuk membebaskannya dari kesaksian selama dua minggu ke depan. Hal ini bertujuan agar Netanyahu bisa fokus pada masalah keamanan setelah gencatan senjata dengan Iran dan di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza tempat para sandera Israel ditahan.
"Mereka telah menyerahkan jadwal Netanyahu ke pengadilan untuk menunjukkan kebutuhan nasional bagi perdana menteri untuk mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk masalah politik, nasional, dan keamanan yang sedang dihadapi," demikian pernyataan itu.
Meski demikian, pengadilan awalnya menolak permintaan pengacara tersebut. Tetapi dalam putusannya pada hari Minggu, mereka mengubah keputusannya setelah mendengar argumen dari perdana menteri, kepala intelijen militer, dan kepala badan mata-mata Mossad.
Sebelumnya Trump mendesak agar kasus korupsi yang melibatkan Netanyahu segera dibatalkan. Desakan ini juga disertai ancaman bahwa AS tidak akan menoleransi bila kasus itu tetap dilanjutkan.
Di sisi lain, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengkritik Trump dan menyebut dia tidak boleh ikut campur dalam persidangan hukum di negara yang independen.
Netanyahu diketahui membantah melakukan kesalahan apa pun dan para pendukungnya telah menggambarkan persidangan yang berlangsung lama itu bermotif politik.
Dalam salah satu kasus, ia dan istrinya, Sara, dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari 260.000 dolar AS seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.
Dalam dua kasus lainnya, Netanyahu dituduh berupaya menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel.
Perdana menteri telah meminta beberapa kali penundaan persidangan sejak dimulai pada Mei 2020.
Selama masa jabatannya saat ini, yang dimulai pada akhir tahun 2022, pemerintah Netanyahu telah mengusulkan serangkaian reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus dirancang untuk melemahkan pengadilan dan memicu protes besar-besaran yang hanya dibatasi oleh dimulainya perang Gaza.
