Tim Editor
ERA.id - Kabinet Thailand memutuskan untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melegalkan perjudian kasino. Pembatalan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya.
"Kabinet telah mencabut RUU tersebut karena membutuhkan lebih banyak studi yang memerlukan pemahaman dan konteks sosial lebih lanjut," kata juru bicara pemerintah, Jirayu Huangsab, dikutip AFP, Rabu (9/7/2025).
RUU yang disebut kompleks hiburan ini merupakan rencana utama bagi partai Pheu Thai, yang bertujuan untuk melegalkan kasino dan meningkatkan perekonomian negara yang sedang lesu dengan menjadikannya pusat perjudian regional.
Partai itu berpendapat bahwa RUU tersebut akan mengakhiri industri perjudian bawah tanah yang berkembang pesat.
Namun, partai tersebut hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen setelah ditinggalkan oleh mitra koalisi terkait skandal yang menyebabkan perdana menteri diskors.
Wakil menteri keuangan Julapun Amornvivat, mengatakan mereka memahami bahwa ini bukan waktu yang tepat. Namun ia menyangkan penundaan tersebut.
"Sangat disayangkan, penundaan ini merupakan kesempatan yang hilang bagi negara," ujarnya.
Pemimpin Pheu Thai, Paetongtarn, diskors oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu, sambil menunggu penyelidikan etik atas perilakunya selama panggilan diplomatik dengan negara tetangga, Kamboja.
Perdana menteri berusia 38 tahun itu berusaha meredakan sengketa wilayah yang mengakibatkan bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei.
Menteri Dalam Negeri Thailand sekaligus Wakil Perdana Menteri, Phumtham Wechayachai, menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri hingga penyelidikan pengadilan selesai. Proses penyelidikan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Paetongtarn mengorganisir perombakan kabinet sebelum diskors dan sebagai hasilnya, ia tetap memegang peran di Kabinet sebagai Menteri Kebudayaan.
