Tim Editor
ERA.id - Rusia bergabung dengan China untuk menandingi pandangan anti-China yang kerap dilayangkan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS).
Kedua negara, seperti dikabarkan South China Morning Post , menyebut perjuangan mereka sebagai 'perang informasi'.
Bergabungnya China dan Rusia dalam rangka 'perang informasi' disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, ketika ketegangan diplomatik China-AS meningkat selama dua minggu terakhir.
Dalam kritik terselubung terhadap AS, ia bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh "beberapa negara telah menyebarkan disinformasi" akibat "bias ideologi dan kebutuhan politik mereka."
Negara-negara tersebut disebut sebagai juru bicara "mengaburkan sejarah, menyerang sistem sosial negara lain dan langkah pembangunannya, mempolitisasi pandemi, virus melabeli, dan mengembangkan media luar negeri dalam melakukan tugasnya." Pernyataan ini disampaikan akhir pekan lalu.
Konfrontasi China dan AS kembali memanas dari berbagai segi, mulai dari penanganan pandemi hingga masalah Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong.
Untuk pertama kalinya sejak hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1979, Jumat yang lalu Beijing meminta AS untuk menutup konsulat mereka di Chengdu, sebagai tanggapan atas keputusan AS menutup konsulat Cina di Houston. Hal ini dilatari tuduhan pemerintah Trump bahwa konsulat Chengdu menjadi "pusat" militer China dalam mencari data penelitian.
Dalam telekonferensi hari Jumat lalu, Hua dan Zakharova mengatakan bahwa negara-negara lain perlu ikut bergabung untuk "melawan disinformasi."
"Negara-negara harus menghindari standar ganda, mencampuri urusan dalam negeri negara lain atau mencerca sistem politik negara lain berdasarkan ideologi atau prasangka politik," kata mereka, seperti disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri China.
Pemerintahan Trump makin bersifat ofensif terhadap China dalam beberapa pekan terakhir, yang dianggap beberapa pihak sebagai bagian dari kampanye pemilihan umum. Hal ini terjadi saat AS tengah mengalami pandemi COVID-19 dan 4,4 juta warga AS telah terinfeksi.
Dalam beberapa pidato akhir-akhir ini, Menteri Dalam Negeri AS Mike Pompeo juga mengundang "negara-negara bebas" untuk mengalahkan ancaman "tirani baru" Cina. Beijing mengatakan bahwa ucapan provokatif Pompeo adalah bias. Mereka juga menolak anggapan Partai Komunis China hendak melawan kedigdayaan AS.
