Tim Editor
ERA.id - Warga Hong Kong yang semakin khawatir atas cengkeraman pemerintah China dikabarkan makin tertarik untuk pindah negara, sehingga membuat masa depan blok oposisi di negara itu suram apalagi ditambah pengunduran diri semua politisi pro demokrasi pada pekan lalu.
"Ini merupakan masa paling berat yang saya alami selama 35 tahun terjun ke dunia politik," kata Sin Chung-kai, anggota jajaran eksekutif Partai Demokratik, pada radio RTHK.
"Saya rasa sebagian besar dari mereka (yang memilih kami) lebih memilih untuk meninggalkan Hong Kong. Dukungan untuk kaum pro-demokrat akan berkurang."
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa hampir satu juta penduduk Hong Kong memiliki hak visa istimewa untuk berpindah kependudukan ke negara Inggris selama lima tahun ke depan.
Kelompok politisi pro-demokrasi Hong Kong selama ini sulit meraup kekuasaan karena otoritas pro-China selalu membayang-bayangi kelompok demokratis yang lebih populer di kalangan warga setempat.
Karsa pada demokrasi selama ini dibangkitkan melalui kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa yang diamanatkan dalam perjanjian pelimpahan koloni oleh Inggris pada 1997 dan dilindungi oleh hukum dan satu putusan pengadilan. Namun, pada musim panas lalu, Beijing telah melegalkan satu hukum keamanan nasional yang berguna untuk menyensor sejumlah akademisi, jurnalis, demonstran, hingga politisi. Banyak pihak kemudian mempertanyakan itikad China yang awalnya ingin melindungi kebebasan di Hong Kong.
"Sulit melihat apakah kelompok oposisi di Hong Kong masih punya jalur politik yang berarti," kata Louisa Lim, pengajar di University of Melbourne, kepada The Guardian.
"Aturan keamanan nasional mengkriminallkan beberapa bentuk ekspresi politik dan negosiasi, dan pemberhentian sejumlah politisi moderat baru-baru ini sepertinya sekadar pesan bahwa gerakan oposisi dalam bentuk apapun tidak akan berbuah apa-apa dan justru dianggap berbahaya."
Sebelumnya, empat orang anggota Legislative Council (Legco), semacam DPR di Hong Kong, diberhentikan karena dianggap "tidak patriotik". Beberapa saat kemudian, 15 dari 26 anggota Legco, kesemuanya dari blok pro-demokrasi, mengundurkan diri secara berbarengan.
Pemerintah China telah mengirim sinyal ke publik bahwa mereka yang mengundurkan diri tak akan boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik di masa depan.
Para anggota legislatif Hong Kong yang mengundurkan diri mengaku belum putus asa pada masa depan demokrasi Hong Kong. "Kami hanya keluar dari badan legislatif saat ini, namun, kami tak berhenti berjuang untuk demokrasi," kata Claudia Mo, seorang jurnalis dan aktivis, kepada BBC.
