Tim Editor
ERA.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta para pemimpin Muslim Prancis menerima 'piagam nilai-nilai Republik', sebagai respon dari tindakan keras terhadap gerakan Islam radikal. Pada Rabu (18/11), Macron memberikan ultimatum 15 hari kepada Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM) untuk menerima piagam tersebut.
Piagam ini dikeluarkan Macron menyusul tiga serangan kurang dari sebulan ini. Macron memang begitu membela sekulerisme Prancis setelah serangan itu, termasuk soal pemenggalan terhadap seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad selama kelas kebebasan berekspresi bulan lalu.
Seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/11/2020), Piagam tersebut akan menyatakan Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, di samping juga melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim. Pada Rabu lalu, Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin bertemu dengan delapan pemimpin CFCM di Istana Elysee.
Pembentukan Dewan Imam Nasional juga disepakati. CFCM sendiri dilaporkan telah sepakat membentuk Dewan Imam Nasional, yang kabarnya akan memberikan akreditasi resmi bagi para imam yang dapat ditarik.
Macron juga telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis. Langkah-langkah tersebut termasuk RUU yang luas yang berupaya mencegah radikalisasi. RUU itu diresmikan pada Rabu.
