Tim Editor
ERA.id - Presiden AS Joe Biden mendesak militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dan aktivis yang ditahan dalam kudeta.
Biden mengatakan Amerika Serikat sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk menangani pengambilalihan jenderal, di mana mereka menangkap pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi serta warga sipil lainnya.
"Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi tidak pernah berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," kata Biden, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (5/2/2021).
Komandan Angkatan Darat Myanmar, Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pada Senin dan mengatakan ada ketidakberesan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
Sementara itu Gedung Putih mengeluarkan pernyataan mengenai penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, yang berbicara melalui telepon pada Rabu malam dengan duta besar dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, blok beranggotakan 10 negara di mana Myanmar berada.
"Tuan Sullivan menyampaikan keprihatinan mendalam Presiden Biden mengenai kudeta di Myanmar dan menyatakan penghargaan atas perhatian negara-negara ASEAN terhadap krisis ini, dengan mencatat pentingnya dukungan regional untuk segera memulihkan demokrasi Myanmar," kata pernyataan itu.
Menurut pernyataan itu, Sullivan juga menggarisbawahi komitmen pemerintahan Biden untuk memperluas keterlibatan AS dengan ASEAN termasuk dalam memerangi perubahan iklim, menangani pandemi COVID-19, mempromosikan pemulihan ekonomi dan memajukan keamanan maritim.
Biden pada Senin mengancam untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar setelah kudeta itu.nBiden mengatakan masyarakat internasional harus bersatu untuk menekan militer agar melepaskan kekuasaan.
Dia juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat "memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Myanmar di saat yang sulit ini."
​Sullivan mengatakan dalam pengarahan Gedung Putih pada Kamis bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta itu dan sanksi yang berpotensi ditargetkan pada individu dan entitas yang dikendalikan militer.
