Tim Editor
ERA.id - Andovi da Lopez merupakan salah satu publik figur yang cukup vokal terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia mengaku juga mengetahui tentang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU Penyiaran yang belakangan menjadi kontroversi.
Menurut Andovi kebijakan-kebijakan tersebut sebelum diputuskan seharusnya melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu, seperti riset hingga perbincangan dengan beberapa perwakilan rakyat. Ia menanyakan apakah tahapan tersebut sudah dilakukan sebelum memutuskan Tapera dan RUU Penyiaran.
“Tapera, RUU Penyiaran, banyaklah. Menurut gue apa pun kebijakan yang keluar, kan ada langkah-langkah sebelum kebijakan tersebut keluar. Apa saja langkah tersebut? Riset, naskah akademik, ngobrol sama warga, tek-tokan,” kata Andovi da Lopez saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/6/2024).
“Pertanyaan gue adalah mau itu RUU Penyiaran, mau itu Tapera, mau itu Polri/TNI apapun itu, apakah langkah-langkah naskah akademik dan perbincangan dengan warga sudah dilakukan atau tidak,” tambahnya.
Andovi mengatakan jika memang berbagai tahapan tersebut sudah dilakukan, pemerintah harus terbuka akan hasilnya kepada publik. Hasil tersebut berguna untuk melihat apakah kebutuhan akan kebijakan tersebut memang sangat diperlukan atau tidak.
“Dan jika sudah dilakukan, mana hasilnya sehingga mengambil kesimpulan membuat kebijakan-kebijakan tersebut,” tuturnya.
Meski demikian, Andovi da Lopez sendiri mengatakan bahwa Tapera dan RUU Penyiaran butuh untuk ditinjau kembali. Ia mempertanyakan apakah hal tersebut memang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia atau tidak, sehingga peninjaukan kembali harus dilakukan.
“Gue secara pribadi, menurut gue Tapera, penyiaran sangat butuh ditinjau kembali. Sangat butuh dilihat kembali apakah ini pas, ini cocok sesuai sama aspirasi masyarakat Indonesia, itu saja, ditinjau kembali,” tegas Andovi da Lopez.
Sebagai informasi wacana revisi RUU Penyiaran belakangan menjadi kontroversi karena beberapa poin dinilai berpotensi mengekang kemerdekaan pers dan berpeluang memunculkan produk jurnalistik yang buruk.
Sementara Tapera banyak menuai penolakan dari masyarakat karena merasa tidak memerlukan pembiayaan perumahan dan merasa dirugikan karena harus berkontribusi tanpa mendapat manfaat langsung. Kebijakan ini juga dianggap tidak adil dan menambah beban finansial bagi para pekerja.
