Tim Editor
ERA.id - Hari ini, di media sosial, mural di tembok-tembok kota atau di desa-desa yang bernada kritik, kian masif dibahas. Apalagi saat aparat bergerak untuk menghapusnya.
Salah satu mural yang bikin aparat gusar adalah lukisan yang mirip Jokowi dengan tulisan '404 not found'. Sebab hal itu, aparat sempat memburu pelukis mural itu.
Menanggapi hal itu, Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) memandang, pemerintah tidak boleh menghapusnya secara sembarangan.
Mural baru dilarang jika terdapat muatan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan atau dibuat di tempat-tempat yang tak seharusnya, seperti tempat ibadah.
Kepala Bidang Riset dan Edukasi PSHK UII Ahmad Ilham Wibowo menjelaskan mural merupakan salah satu perwujudan kebebasan berpendapat atau memberikan kritik dalam bentuk tulisan yang dijamin oleh Pasal 28 UUD RI 1945.
"Oleh karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut dan tidak boleh mengintervensinya," kata Ahmad dalam pernyataan ke media, Jumat (27/8/2021) silam.
Ia menyayangkan pemerintah yang bersikap yang responsif dengan menghapus mural.
"Melihat ketentuan dalam undang-undang, tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang membuat mural dengan muatan kritik," katanya.
Ia menjelaskan, mural yang memuat kritik terhadap pemerintah dan presiden tak dilarang, karena tak ada larangan dalam undang-undang. "Terdapat perbedaan jelas antara kritik dengan penghinaan," ujarnya.
Di lain tempat, Youtuber dan pegiat media sosial yang semakin naik daun karena "ikoy-ikoyan", Arief Muhammad juga memberi tanggapan soal fenomena tersebut.
Ia bilang, seharusnya poster caleg atau capres nantinya bisa diturunkan atau dicoret juga, sekiranya kampanye visual tersebut berdiri tanpa izin di sebuah daerah.
"Dengan logika petugas sekarang yang menghapus mural dengan alasan ketertiban lingkungan, tidak ijin ke yang punya tembok, dan merusak pemandangan… berarti besok pas udah musim pemilu, temen2 yang tanah/tembok/pagar/halaman rumah atau komplek kalian ditaro poster caleg/capres sembarangan tanpa ijin, tolong diturunkan atau dicoret ramai-ramai yaa. Biar adil," tulis Arief lewat akun Instagram-nya.
