Lima Tahun Jokowi dan Upaya Mengontrol Dunia Maya

Tim Editor

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Jakarta, era.id - Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) banyak melakukan kebijakan kontroversial selama lima tahun terakhir. Di bawah Menkominfo Rudiantara, pemerintahan Jokowi sangat ambisius di bidang siber. Proyek 'Tol Langit' yang diklaim mampu menghadirkan konektivitas di seluruh nusantara pun mulai beroperasi. 

Proyek Palapa Ring yang menelan ongkos Rp1,38 triliun itu adalah proyek pemasangan kabel optik bawah laut yang melingkari seluruh wilayah Indonesia dari Natuna hingga ke Papua, dari Sangihe sampai ke pulau Rote. Palapa Ring yang mulai aktif Oktober ini memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Namun tetap saja, niat luhur pemerintahan Jokowi lewat Palapa Ring tak ada gunanya jika masih saja mengeluarkan kebijakan kontroversial di dunia maya seperti di periode sebelumnya. 

1. Rancangan UU Keamanan dan Ketahanan Siber

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) muncul jelang berakhirnya masa kerja DPR 2014-2019. Undang-Undang tersebut mengatur semua penyelenggara Keamanan dan Ketahanan Siber wajib terkoneksi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, BSSN juga diberi wewenang untuk melakukan deteksi atas lalu lintas internet, sehingga segala aktivitas warga di internet bisa disadap. BSSN juga bisa bebas mengatur konten yang beredar di internet. Mereka berhak untuk melakukan sensor dan blokir konten.

Pembuatan teknologi VPN, pengembangan anti-virus, teknologi enkripsi, penelitian akademik, semua harus atas seizin BSSN. Jika tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun RUU ini ditunda pengesahannya oleh DPR karena ditentang berbagai pihak.

2. Registrasi kartu SIM
 
Pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan nomor dan identitas diri ke operator seluler untuk menertibkan dan validasi data pengguna, sejak akhir 2017 lalu.

Validasi data pelanggan seluler diyakini dapat menumbuhkan peluang industri yang lebih sehat, serta data pelanggan yang lebih berkualitas. Regitrasi kartu SIM prabayar dimulai pada Oktober 2017, menggunakan nomor induk penduduk (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga.

Regitrasi kartu prabayar divalidasi dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jika tidak mendaftar, pelanggan harus menanggung konsekuensi nomornya tidak bisa dipakai.

Baca Juga: Mengukur Efektivitas Buzzer Menggiring Opini Publik

Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi penipuan melalui SMS atau telepon. Tapi kasus penipuan lewat SMS atau telepon masih saja marak terjadi.


Infografik. (era.id)

3. Blokir situs

Kominfo bertindak tegas terhadap situs maupun aplikasi yang memuat konten yang bertentangan dengan peraturan di Indonesia, antara lain pornografi, perjudian dan kekerasan, dengan memblokir situs tersebut jika dalam periode yang diberikan tidak patuh.

Salah satu kebijakan blokir yang cukup kontroversial adalah ketika Kominfo memblokir media sosial Tumblr pada awal 2018 karena temuan konten pornografi. Warganet memprotes kebijakan tersebut karena selama ini menggunakan platform Tumblr untuk kegiatan bermanfaat, misalnya menyalurkan hobi fotografi.

Tumblr harus menempuh perjalanan panjang agar platform mereka dapat kembali digunakan di Indonesia. Baru pada akhir 2018 Kominfo membuka kembali blokir Tumblr.



Kominfo juga memblokir aplikasi live streaming Tik Tok pada pertengahan 2018 karena memuat konten negatif untuk anak-anak dan remaja. Di Indonesia, aplikasi Tik Tok populer di kalangan anak-anak usia sekolah.

Berbeda nasib dengan Tumblr, Tik Tok hanya diblokir dalam hitungan minggu karena penyedia aplikasi tersebut kooperatif dan segera mengatasi konten-konten yang dicap negatif.

4. Pembatasan internet

Sepanjang lima tahun, Kominfo dua kali memberlakukan blokir internet di Indonesia, keduanya terjadi pada 2019. Blokir pertama berupa pembatasan akses (throttle) ke sejumlah fitur media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pesan WhatsApp menyusul aksi ricuh di Jakarta pada 22 Mei lalu.

Kominfo selama beberapa hari membatasi akses untuk fitur berkirim gambar dan video untuk ketiga aplikasi tersebut di Jakarta, dengan tujuan mengurangi hoaks setelah demonstrasi yang berujung pada kericuhan.

Pembatasan internet kembali terjadi pada Agustus lalu, di Papua dan Papua Barat, setelah kerusuhan yang bermula dari aksi rasisme terhadap beberapa warga Papua di Surabaya. Pembatasan internet terjadi di banyak kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat, berlangsung selama beberapa pekan karena kondisi belum kondusif.


Pembatasan internet saat ricuh di Bawaslu 22 Mei 2019. (Ilham/era.id)

Pembatasan internet di Papua dan Papua Barat juga bertujuan untuk meredam hoaks yang beredar lewat pesan instan maupun dunia maya. Rudiantara mengakui pembatasan internet merupakan salah satu keputusan berat yang harus diambil selama menjabat menteri. Internet di Papua dan Papua Barat baru terbuka penuh pada pertengahan September lalu.

"Di satu pihak saya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan bermedia. Tapi disatu pihak juga ada kepentingan yang lebih besar yaitu national security dan berat memutuskannya," kata Rudiantara.

Bagikan: