Tim Editor
Mereka sepakat bahwa tidak ada hubungan antara gerakan radikal dengan gaya berpakaiaan seseorang. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB, Yaqut Cholil Qoumas dengan tegas menyarakankan Fachrul sebagai Menag untuk mengurusi hal-hal yang lebih substansial.
"Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh," ungkap pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Menurut Yaqut, radikalisme dan terorisme bukan soal apa yang nampak dikenakan, tapi soal ideologi. Ia juga menantang Menag untuk emlakukan kajian korelasi pakaian dengan ideologi radikal.
Baca Juga: Berdansa Pakai Cadar, Perempuan di Arab Ditangkap
Selama ini banyak perempuan bercadar yang memiliki pemikiran lebih moderat dan jauh dari perilaku radikalisme. Selain itu, kata Yaqut, nikab merupakan bagian dari budaya Arab yang sudah membaur dengan budaya di Indonesia.
"Kalau memang secara ideologi itu berkaitan, nah baru keluarkan peraturan itu. Nah kalau enggak berhubungan bagaimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berfikirnya, bukan radikal," ujar Gus Yaqut.
Namun itu bukan berarti ia menentang wacana Menag, hanya saja putra dari pendiri PKB, K.H Muhammad Cholil Bisri, ini berpesan agar Fachrul mempelajari lebih dalam mengenai ideologi radikal dan terorisme sebelum mengeluarkan larangan penggunaan nikab di lingkungan instansi pemerintahan.
"Pesan saya ke Menteri Agama itu, pelajari dulu itu radikalisme, terorisme, ideologinya seperti apa? Berhubungan enggak sama cara berpakaian orang? Enggak usah aneh-aneh lah saya kira. Kalau tidak berhubungan, ngapain sih bikin aturan yang nggak perlu," tegasnya.
Senada dengan Yaqut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga kurang setuju dengan wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaan nikab. Ia menilai wacana tersebut terlaku mencampuri ranah privasi seseorang.
"Kalau saya menggaris bawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik," kata Mardani.
Mardani menyarankan agar Kemenag membangun dialog dan literasi untuk melawan paham radikal ketimbang mencampuri urusan privat warga negaranya yang belum tentu terbukti memiliki paham radikal.
"Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas front-nya gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melemparkan wacana melarang perempuan mengenakan niqab atau cadar di lingkungan pemerintahan. Asalannya demi keamanan pasca penusukan terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto beberapa waktu lalu.
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).
