Tim Editor
ERA.id - Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) tak pernah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi presiden. Statement ini sekaligus membantah video yang viral sebelumnya.
"Terkait dengan beredarnya potongan video yang berjudul 'Uskup Katolik se-Jabodetabek Deklarasi Dukung Anies Presiden', kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar," kata Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Romo Vincentius Adi Prasojo, Sabtu (22/10/2022) kemarin.
Lebih lanjut, Romo Adi mengklarifikasi bahwa pertemuan Anies dengan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo di Katedral Jakarta bukanlah pertemuan politik, melainkan pertemuan pada tanggal 28 September 2022 merupakan kunjungan Anies dalam rangka berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kunjungan itu, kata dia, Anies Baswedan menyampaikan pamitan bahwa masa tugasnya akan berakhir sebagai Gubernur DKI dan ucapan terima kasih atas kontribusi umat Katolik dalam kerja sama banyak pihak bagi kebaikan bersama.
Sebagai pemimpin umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, lanjut Romo Adi, Kardinal Ignatius Suharyo memang kerap menerima tamu dari berbagai tokoh. Namun, dia kembali menegaskan bahwa setiap pertemuan tersebut tidak pernah membahas persoalan politik.
"Hal itu selaras dengan prinsip bahwa gereja Katolik tidak berpolitik praktis. Maka, dalam pertemuan dan kegiatan tersebut, mereka tidak pernah membahas persoalan politik praktis, termasuk dalam pertemuan dengan Bapak Anies Baswedan," lanjut Romo Adi.
Romo Adi juga menegaskan bahwa Gereja Katolik Indonesia konsisten menjaga netralitas. Menurut dia, gereja Katolik mendorong proses politik yang menjunjung prinsip dan etika untuk kebaikan bersama.
Penjelasan dari Keuskupan Agung Jakarta ini, kata dia, dapat menepis kesimpangsiuran informasi akibat beredarnya video hoaks tersebut.
Ia juga berharap seluruh pihak menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. "Demikian, klarifikasi untuk menghindari kesimpangsiuran informasi akibat beredarnya video tersebut. Semoga dapat dimaklumi dan kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kondusivitas kehidupan publik," ujar Romo Adi.
