Diperiksa Lusa, Polisi Bakal Jemput Paksa Eks Bos OVO yang KDRT ke Anak dan Istri Jika Mangkir Lagi

| 17 Jan 2023 19:13
Diperiksa Lusa, Polisi Bakal Jemput Paksa Eks Bos OVO yang KDRT ke Anak dan Istri Jika Mangkir Lagi
Tangkapan layar

ERA.id - Polres Jakarta Selatan menyatakan bakal menjemput paksa Raden Indrajana Sofiandi (RIS) sebagai tersangka kasus penganiayaan anak kandungnya KR dan KA jika kembali mangkir pada pemanggilan Kamis pekan ini.

"RIS dipanggil kembali Kamis, 19 Januari 2023 jam 10.00 WIB, jika tak datang kita akan jemput paksa," kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, di Jakarta, Selasa (17/1/2023) dikutip dari Antara.

Menurut Nurma, rencana penjemputan paksa ini diputuskan lantaran  pemanggilan ini merupakan yang ketiga kalinya ditujukan kepada RIS.

Mengingat alasan RIS tak bisa datang lantaran sakit, Nurma menegaskan pihak kepolisian akan memastikan nama tersangka terdaftar di rumah sakit sebagai pasien.

"Iya betul ada sakit kebetulan kemarin keterangannya kan dari rumah sakit," tambahnya.

Nurma menambahkan pemanggilan ketiga ini sebagai bentuk pendalaman penyidik dengan memberikan sejumlah pertanyaan terkait kasus yang dilaporkan.

Sebelumnya, tersangka RIS mengatakan dirinya tidak dapat hadir dikarenakan dirinya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit.

"Saya kebetulan dari kemarin ada pemeriksaan di rumah sakit PI, memang kondisi lagi drop kan ya. Sama hari ini saya harus balik lagi ke rumah sakit," kata RIS saat dihubungi, Selasa.

RIS mengatakan dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan kehadirannya di polres akan mengacu pada hasil laboratorium yang dikeluarkan pihak rumah sakit.

Sebelumnya Polrestro Jaksel menetapkan Raden Indrajana Sofiandi (RIS) yang menganiaya kedua anak kandungnya KR dan KA di Apartemen Signature Park, Tebet, sebagai tersangka pada Jumat (6/1) lalu.

Pasal yang disangkakan terhadap RIS adalah kekerasan terhadap anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan, yakni Pasal 76C Jo 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Jo Pasal 335 KUHP tentang Penghapusan KDRT.

Rekomendasi