Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya peningkatan kesehateraan terhadap warga Ibu Kota, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.
Dana bansos yang dikucurkan Pemprov DKI itu jumlahnya hingga mencapai Rp17,18 triliun. “Macam-macam bantuannya ada 17 jenis, totalnya Rp17,18 triliun,” kata Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono ketika membuka seminar Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Dia menjelaskan, 17 jenis bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sembako untuk pangan bersubsidi, Kartu Lansia hingga bantuan untuk pengangguran menjadi wirausaha.
Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2022, Jakarta masih memiliki warga dengan kemiskinan ekstrem mencapai 95.668 jiwa.
Data itu mencapai 0,89 persen dari total jumlah warga DKI Jakarta sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan 0,29 persen dibandingkan data Maret 2021 mencapai 0,6 persen.
Adapun kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan revisi pada September 2022 oleh Bank Dunia di antaranya pengeluaran per hari per orang mencapai 2,15 dolar AS dari sebelumnya 1,90 dolar AS pada awal 2022.
Selain miskin ekstrem, Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga masih memiliki kasus tengkes.
Berdasarkan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka prevalensi tengkes di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 14 persen dari total 790 ribu balita atau sekitar 110 ribu balita.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang melakukan sejumlah upaya menurunkan dua kasus itu termasuk melakukan sinkronisasi dan validasi data terkait kesejahteraan sosial untuk menemukan data lebih akurat sehingga distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Mencermati realita itu, Heru mengajak para pengusaha mal di Jakarta untuk berkontribusi membantu pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan kasus tengkes (stunting).
“Kalau bertemu pengusaha, harus ada pesan sosialnya,” kata Heru.
Menurut dia, berdasarkan penuturan pengusaha pusat perbelanjaan itu, pertumbuhan bisnis saat ini sudah mulai bergerak dan lancar.
Dengan kemajuan tersebut setelah teruji pandemi COVID-19, Heru meyakini para pengusaha mampu menyisihkan pendapatannya untuk mengurangi masalah sosial di Jakarta.
“Saya yakin bapak-bapak bisa. Saya juga jadi orang tua asuh di Jakarta Selatan ada dua, di Jakarta Utara ada dua. Kita bisa menyelesaikan masalah, masyarakat yang memang harus menjadi perhatian,” katanya. (Ant)
