Tim Editor
ERA.id - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, TNI dan Polri menggelar Operasi Paro untuk menyelamatkan pilot Susi Air Philips Max Marthin yang masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Jumlah personel yang diterjunkan mencapai 965 personel.
"Secara khusus kami laporkan terkait peristiwa penyanderaan pilot Susi Air Philip. Terkait dengan peristiwa ini, Polri bersama TNI telah menggelar operasi Paro yang melibatkan 965 personel," kata Sigit dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Sebanyak 965 personel itu, kata Sigit, diterjunkan ke sejumlah titik tertentu untuk melaksanakan penindakan. Meski begitu, Polri dan TNI tetap mengedepankan keselamatan Philip.
"Personel tersebut saat ini sudah kami terjunkan ke titik-titik tertentu untuk melaksanakan penindakan. Namun tentunya tetap mementingkan keselamatan sandera," ucapnya.
Di samping itu, Polri juga mengupayakan langkah diplomasi luar negeri. Diantaranya dengan Kedutaan Selandia Baru, Atpol New Zealand, Australia Federal Police, Melanesian Spearhead Group (MSG), dan sejumlah tokoh internasional lainnya.
"Mereka semua menghormati kedaulatan Indonesia dan mengecam aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok KKB tersebut," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, jajarannya bisa optimis pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens dapat dibebaskan dengan selamat dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Yudo optimis Philip selamat apabila pembebasan dilakukan dengan cara persuasif. Menurut dia, jika penyelamatan dilakukan dengan cara militer, maka KKB tidak segan untuk menembak pilot tersebut.
"Kalau saya menggunakan operasi militer juga bisa, menyerang secara militer. Saya punya alat, punya prajurit yang profesional untuk itu, tapi nanti siapa korbannya? Masyarakat pasti," ujarnya.
Karena itu, Yudo akan mengedepankan cara-cara persuasif dalam menyelamatkan pilot Susi Air, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat, serta pemerintah setempat.
