Tim Editor
ERA.id - Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, mengevaluasi efektivitas program andalan Anies-Sandi, DP Nol Rupiah bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah.
"Kita evaluasi lagi semua," kata Retno saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa kemarin.
Menurut Retno, program itu seharusnya menjadi alternatif bagi warga yang ingin mendapatkan hunian layak bersubsidi.
Rusunawa sendiri juga mempunyai peran sama yakni untuk menampung warga yang tidak memiliki hunian layak.
Ketika warga di rusunawa telah mengalami peningkatan taraf perekonomian, Pemprov DKI akan menawarkan hunian DP Nol Rupiah agar warga tersebut bisa memiliki hunian sendiri yang layak.
"Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan kalau ada hunian milik terjangkau," jelas dia.
Namun demikian, pihaknya mengaku akan tetap mengevaluasi program DP Nol Rupiah untuk mengukur keberhasilan program Anies Baswedan itu.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus program hunian uang muka Rp0 atau DP Nol Rupiah karena menganggap tidak ada manfaatnya.
"Jangan buang -buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP Nol Rupiah tidak ada hasilnya, sudah dicoret saja," kata August saat rapat bersama Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
Menurut August, program DP Nol rupiah tidak menjawab permasalahan masyarakat yang ingin memiliki hunian layak.
Malah, lanjut August, program DP Nol Rupiah justru membuat warga memanfaatkan situasi dengan menyewakan unit kepada orang lain seperti yang terjadi di Apartemen Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Dia menyoroti pembuatan rumah hunian DP Nol Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur yang dianggap kurang efektif.
Maka dari itu, August meminta hunian yang sebelumnya dijadikan DP Nol Rupiah dijadikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) saja.
