Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut, Presiden Joko Widodo belakangan diserang berbagai fitnah dari lawan politiknya. Namun dia tak mengungkap siapa pihak yang dimaksud.
"Akhir-akhir ini Pak Presiden Jokowi diserang serangkaian fitnah secara bertubi-tubi. Jurus fitnah yang membabi buta adalah cara-cara lama yang dilakukan lawan politiknya untuk mendelegitimasi dan mendemoralisasi Pak Jokowi," kata Antoni melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).
Menurutnya, belakangan Presiden Jokowi ken fitnah soal dalang di balik isu perpanjangan masa jabatan presiden, hingga menekan sejumlah ketua umum partai politik dengan kartu truf.
"Dulu Pak Jokowi difitnah PKI, sekarang difitnah memobilisasi dukungan presiden 3 periode. Dulu Pak Jokowi difitnah ijazahnya palsu sekang difitnah mengendalikan ketum parpol karena pegang kartu truf mereka. Dulu difitnah anti-Islam sekarang difitnah punya hubungan toxic dengan para kerabatnya," ujarnya.
Dia lantas berpesan kepada para pemfitnah untuk berhenti menyebarkan kebencian terhadap Presiden Jokowi. Sebab, usaha itu sia-sia.
Antoni mengatakan, Presiden Jokowi sejak dulu sudah kerap difitnah namun justru membuat banyak pihak semakin bersimpati kepada mantan gubernur DKI itu.
"Sampaikan kepada para pemfitnah. Belajarlah dari sejarah. Memfitnah Pak Jokowi adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak berguna," tegas Antoni.
"Sekadar mengingatkan, berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Para pemfitnah, mulai kampanye positif, promosikan kandidat capres yang kalian dukung," imbuhnya.
Sebagai informasi, hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan belakangan memanas pasca Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi itu ikut kontestasi Pilpres 2024 saat statusnya masih menjadi kader PDIP.
Belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada perintah 'Pak Luruh' kepada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menghembuskan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Selain itu, Hasto juga menyebut ada sejumlah ketua umum partai politik yang dipegang kartu trufnya, sehingga mengambil pilihan politik di bawah tekanan kekuasaan.
