Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi C DPRD fraksi PDIP DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth menyoroti parkir liar yang menjamur di Jakarta. Dia mengusul ke Gubernur Jakarta Pramono Anung agar membubarkan Unit Pengelola Parkir (UPP) Dishub Jakarta jika masih tak becus memberantas parkir liar.
"Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya, mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang ngelola," kata Kenneth kepada wartawan dikutip Kamis (15/5/2025).
Dia menjelaskan pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta bisa bekerja sama dengan pihak swasta dalam menata parkir liar menjadi parkir resmi yang retribusinya diterima oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang ngontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on-street. Kalau off-street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda," urai Kenneth.
Kenneth menyebut Jakarta yang diproyeksikan menjadi kota global membutuhkan pemasukan daerah cukup besar. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pungutan retribusi parkir di gedung maupun jalan bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp30 miliaran setahun, nggak mungkin," tutur Kenneth.
Makanya Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Pramono untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya secara menyeluruh. Dia mengaku khawatir adanya permainan oknum di jajaran Dishub sehingga menghambat pemberantasan parkir liar.
"Dishub ini juga harus dievaluasi ya. Kalau memang kerjanya malas-malasan atau memang tidak ada passion-nya, bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja," jelas Kenneth.
