Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini terus melakukan penjangkauan warga terlantar di Jakarta. Ia melakukan penjangkauan di beberapa wilayah sejak awal kepemimpinannya menjadi Menteri Sosial.
Kegiatan 'blusukan' ini sudah biasa dilakukan oleh Risma jauh sebelum jadi Wali kota. Banyak hal yang harus dilakukan pasca penjemputan warga terlantar, tidak hanya solusi kongkrit secara perseorangan bagi warga terlantar atau termarjinal, tetapi langkah-langkah strategis pemenuhan hak dasar warga masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Hingga kini, sebanyak 23 warga terlantar atau disebut dengan Penerima Manfaat (PM), termasuk para pemulung dari jalan Sudirman-Thamrin telah berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial.
Dua diantaranya dirujuk ke Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif.
Sebanyak 23 PM ini terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki. Rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai pemulung. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta (gelandangan).
Ada yang tinggal di kolong jembatan, di emperan toko, di gerobak sampah, di pasar di lapak atau di pemukiman kumuh.
Mereka ditemukan di beberapa lokasi seperti di sekitar Pegangsaan, Pasar Baru, Thamrin, Sudirman, Manggarai. Ada juga rujukan dari Dinas Sosial Subang dan DKI Jakarta.
Terdapat 2 (dua) Orang PM usia anak yang salah satunya tidak bersekolah. Ia hanya mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Education Religion Be Entertainment (ERBE).
Oleh karena itu Mensos meminta keluarga PM untuk tinggal di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan anak yang sempat putus sekolah diminta untuk melanjutkan sekolah di sekitar Balai.
Kemensos juga membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar PM. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.
"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK, ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam meperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)" terang Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).
Sementara PM mendapat program ATENSI di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
"Rencananya Rusunawa akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta," ucapnya.
Proses peninjauan lokasi-lokasi dan pengukuran lahan untuk pembangunan Rusunawa telah dilakukan jajaran Direktorat Rumah Susun, Kementerian PUPR pada Rabu, (6/1). Pihak Kementerian PUPR akan menindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas hal teknis lainnya dalam pembangunan Rusunawa ini.
"Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. Biaya sewa yang terkumpul akan dikelola untuk modal awal koperasi bagi PM yang berada di Rusunawa," kata Harry.
