Tim Editor
ERA.id - Program rumah DP Rp0 belakangan terus disoroti sejumlah pihak. Program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini dinilai gagal karena hanya berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan besar.
Pegiat media sosial, Denny Siregar bahkan menyebut program DP Rp0 tidak masuk akal untuk dijalankan.
"Duit dari mana mereka? Pendapatan sehari-hari aja nggak tetap. Kadang ada, kadang dapet angin doing. Bagaimana mereka bisa beli rumah meski DP-nya 0 Rupiah?" ujar Denny dikutip dari tayangan YouTube @CokroTV.
Denny menduga Anies mengambil langkah membuat skema baru untuk menutupi ketidakcakapannya dalam program DP Rp0. Yakni Pemprov membayarkan DP-nya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan dicicil oleh warga miskin.
"Makin nggak mampulah warga miskin, bayar cicilan per bulan aja mereka nggak mungkin, masih ditambah bayar cicilan KPR plus bayar cicilan DP yang di utangi oleh Pemprov DKI, nggak masuk akal kan?" tuturnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan batas penghasilan rumah tangga untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah DP Rp0 Rupiah sebesar Rp14,8 juta. Sebelumnya, Pemprov DKI mematok batas penghasilan yakni Rp7 juta.
Ketentuan ini sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020. Naiknya harga ini tujuannya untuk memperluas penerima manfaat dari DP Nol. Mengingat, mereka yang berpenghasilan 14,8 juta merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta.
Sejak awal terpilih sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Denny mengaku sudah meragukan kecakapan Anies dalam memimpin. Menurut dia, mantan Mendikbud itu lebih cocok menjadi dosen dan akademisi karena belum pernah terlibat dalam pekerjaan teknis.
"Kalau sekedar berkata-kata dia pasti bagus, karna memang dia terlatih untuk itu. Tapi kalau untuk bekerja nanti dulu," kata Denny Siregar
"Karna dalam pekerjaan yang menggerakan ribuan orang, dengan dana yang sangat besar, apalagi dalam birokrasi sebesar Pemprov DKI, dibutuhkan kecakapan khusus, ketelitian, kemampuan manejerial dan ketegasan, baru mesin-mesin di Pemprov DKI bekerja dengan baik," tambahnya.
