Tim Editor
ERA.id - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sumatera Utara (USU) Muhammad Rizki Fadillah mengaku kecewa dengan pelaksanaan Gebyar Vaksinasi Presisi yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang menciptakan kerumunan.
"Tentunya sangat kecewa dengan pelaksanaan vaksinasi kemarin (Selasa) di GOR. Semula kita mengira pelaksanaannya akan sesuai dengan aturan dan tidak berkerumun," kata Rizki Fadillah, Kamis (5/8/2021).
Rizki yang juga Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara (Korwil Sumbagut) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), itu mengatakan kerumunan dan kericuhan saat vaksinasi itu terjadi, ia berada di lokasi. Ada 150 orang jatah yang diberikan kepada mahasiswa USU untuk ikut vaksinasi yang digelar pada Selasa (3/8/2021).
"Kita kemarin dikasih 150 orang untuk mengikuti vaksinasi itu. Saya langsung hadir di lokasi semalam itu," ujarnya.
Kekacauan itu dimulai dari ketidakjelasan pengaturan tempat duduk peserta yang akan di vaksin hingga tiba-tiba membludaknya warga yang hadir di GOR. Apalagi, membludaknya massa di GOR ternyata disebabkan adanya penjualan formulir diduga ilegal oleh pihak tertentu.
"Benar-benar kacau, sampai ada yang pingsan," bebernya.
Menurut Rizki buruknya pelaksanaan vaksinasi di GOR Pancing hingga menyebabkan kerumunan wajib dievaluasi. Semestinya kegiatan tersebut sudah diantisipasi oleh penyelenggara sejak awal.
"Harus dievaluasi, baik itu panitia di lokasi maupun yang penyelenggara dari pihak kepolisian. Apalagi lokasi vaksinasi itu sempat dikunjungi Wakapolri, Wagubsu dan sejumlah pejabat, kan malu lah kalau ternyata menciptakan kerumunan," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) melalui Sekretaris Pusat M Julianda Arisha mengkritisi kegiatan vaksinasi yang digelar di GOR Pancing.
"Anehnya petugas tidak mampu menertibkan keadaan sehingga terjadinya kerumunan dan tidak berjarak. Inilah sebabnya kita meminta untuk dihentikan, karena takutnya timbul kluster baru dari kegiatan itu," kata Julianda dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).
Ia menilai, langkah pemerintah memberlakukan PPKM untuk membebaskan Indonesia dari Covid-19 sangat baik.
Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan pelaksanaan vaksinasi tidak mampu mengatur alur jalannya peserta dengan tertib.
"Kapolri harus melakukan evaluasi kegiatan ini. Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi harus dimintai pertanggungjawaban. Jika benar terjadinya kelalaian maka kita minta Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumut," ungkapnya.
