Tim Editor
ERA.id - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta tak mengikuti langkah PDI Perjuangan dan PSI yang mengajukan usulan hak interpelasi Formula E karena dinilai membuang-buang waktu.
"Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu. Bukan itu yang diharapkan masyarakat sekarang," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco, Jumat (27/8/2021).
Baco menganggap, DPRD masih memiliki banyak tugas lain yang mesti didahulukan. Misalnya, menyelenggarakan rapat pimpinan gabungan yang saat ini tertunda, rapat komisi, dan rapat di fraksi masing-masing.
"Itu kan kewajiban kita, tapi teman-teman malah sibuk urusan interpelasi. Apa enggak ada cara lain? Apa semua kewajiban dewan sudah terlaksana? Kalau interpelasi berapa lama selesainya? Apalagi rakyat lagi nunggu-nunggu," ucap Baco.
Meski begitu, Baco mengaku dirinya tetap menentang penyelenggaraan Formula E yang direncanakan digelar pada tahun 2022. Hanya saja, penolakan tersebut tak perlu diwujudkan dalam interpelasi.
"Formula E kita tidak setuju karena prinsipnya kita lebih fokus kembalikan uangnya. Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga enggak setuju. Mendingan batalkan Formula E, lalu kembalikan uanganya buat masyarakat," katanya.
Senada, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz mengaku pihaknya enggan mengikuti langkah PDIP dan PSI untuk mengajukan hak interpelasi mengenai Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Aziz, jika interpelasi digelar, para anggota dewan akan mencecar dan memaksa Anies memberikan jawaban atas semua pertanyaan mengenai penyelenggaraan Formula E. Hal itu berpotensi membuat hubungan antara Anies dan DPRD menjadi kurang harmonis.
"Kalau interpelasi kan ini sudah enggak mungkin lagi kita dapatkan informasi dari Pemda DKI secara baik-baik. Itu kan menggunakan cara-cara yang memaksa bahwa ini harus memberikan jawaban. Saya kira ini dampaknya pada hubungan legislatif dan eksekutif menjadi kurang harmonis," kata Aziz.
Lagipula, menurut Aziz, interpelasi merupakan cara yang prematur untuk dilakukan. Dia menilai, DPRD masih bisa menggunakan cara lain untuk meminta penjelasan mengenai Formula E seperti berdiskusi tanpa perlu interpelasi.
"Saya kira Pak Gubernur masih terbuka kok. Kenapa tidak pakai cara-cara lain. Komunikasi juga tidak hanya sesuatu yang harus kita lakukan secara resmi. Justru yang formal itu kadang membuat kekakuan," kata Aziz.
Karena itu, Aziz berharap interpelasi yang baru diusulkan kemarin tak digelar dalam rapat paripurna. "Proses masih panjang, masih perlu dirapatkan lagi oleh pimpinan. Saya harap ini tidak terus bergulir antara eksekutif dan legislatif ini," lanjutnya.
Kemarin, rombongan anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI mendatangi ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk mengajukan usulan hak interpelasi mengenai Formula E. Mereka datang bersama dengan menaruh harap agar interpelasi bisa terwujud.
Surat pengajuan interpelasi, beserta lampiran tanda tangan anggota DPRD yang mengusulkan telah berada di tangan Prasetio. Setelah ini, DPRD akan menentukan jadwal untuk menggelar rapat paripurna untuk memutuskan apakah interpelasi bisa digelar atau tidak.
Agar bisa menyetujui perwujudan interpelasi, Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut harus memenuhi kuorum 50 persen+1 atau sebanyak 54 anggota DPRD.
Saat ini, baru ada 33 Anggota DPRD yang mengusulkan interpelasi Formula E. Karenanya, PDIP dan PSI akan melobi-lobi anggota DPRD dari fraksi lain untuk ikut dalam rapat paripurna.
