Tim Editor
ERA.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan normalisasi sungai mau tidak mau harus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang mengalami penyempitan bibir sungai secara drastis seperti Kampung Pulo.
"Sekarang pak Anies mengatakan naturalisasi dan normalisasi, apa coba naturalisasi? Yang naturalisasi itu seperti di Pesanggrahan sana, karena tanahnya tidak pernah direklamasi masyarakat. Tapi kalau seperti Kampung Pulo ya harus normalisasi," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Menurut Prasetyo, normalisasi tidak kunjung dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan dalih mengutamakan naturalisasi.
"Naturalisasi tidak sesuai untuk dijalankan di wilayah dengan kondisi bibir sungai yang menyempit drastis," katanya.
Sementara itu, katanya, jika normalisasi maka bibir sungai akan kembali lagi menjadi lebih besar dan akan memperlancar aliran air sehingga tidak menimbulkan genangan karena air akan mengalir lancar.
Sekarang, lanjut dia, tinggal kemauan dari pemerintah daerah di bawah pimpinan Anies Baswedan apakah berkeinginan untuk mengeksekusi atau tidak.
"Jakarta ini kalau dikatakan tidak akan banjir itu bohong. Tapi untuk diminimalisir pasti bisa, tapi dengan cara fokus pekerjaan yang mana, jangan semua sama rata," tutur Prasetyo.
Untuk fokus pekerjaan yang dilakukan sendiri, Prasetyo menyebut bahwa pada 2022 sedang dibahas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Komisi-Komisi di DPRD DKI Jakarta.
Namun dia berjanji akan selektif dalam memilah program kerja tersebut dan hanya akan meloloskan pekerjaan prioritas.
"Jelas sekali seperti program sodetan, normalisasi, dan lainnya, itu silahkan dirapatkan di komisi. Tapi saya akan lihat di rapat Badan Anggaran (Banggar), kalau tidak prioritas akan saya coret," tuturnya, seperti dilansir Antara.
