Tim Editor
ERA.id - DPRD menyepakati Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp82,47 triliun yakni turun sekitar Rp2,4 triliun dari angka dalam KUA-PPAS 2022 Rp84,88 triliun yang telah disepekati pada 14 November 2021.
Kesepakatan tersebut diputuskan usai pendalaman dan penelitian akhir yang dilakukan melalui forum Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu (24/11/2021) tengah malam.
"Berdasarkan hasil pembahasan di komisi-komisi bersama eksekutif, Badan Anggaran dan eksekutif memutuskan, Rancangan APBD DKI 2022 Rp 82,47 triliun dapat disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Menurut Pras, panggilan Prasetio Edi Marsudi, salah satu pengurangan signifikan terjadi karena Dewan memutuskan menunda izin pemberian pinjaman daerah pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF Sunter sebesar Rp 2,8 triliun.
Selain itu, sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam RAPBD DKI 2022, antara lain, Belanja Bantuan Keuangan Rp479,75 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp2,83 triliun, dan proyeksi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp4,8 triliun.
Kemudian, Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2022 diberikan sebesar Rp5,53 triliun untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada PT MRT Jakarta Rp4,71 triliun, PDAM Jaya Rp322,57 miliar, Perumda Sarana Jaya (Program DP Nol Rupiah) Rp250 miliar, dan PD PAL Jaya Rp200 miliar.
"Hasil Badan Anggaran ini juga sudah merupakan hasil Rapat Pimpinan Gabungan," kata Prasetyo.
Dalam forum Banggar DPRD, anggaran bagi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jadi salah satu sorotan.
Mulanya, dalam RAPBD 2022 anggaran TGUPP tercantum sebesar Rp19,8 miliar. Dewan kemudian terlibat perdebatan soal anggaran untuk TGUPP itu.
Sebagian anggota Dewan mempertanyakan fungsi TGUPP, keberadaannya yang "membuat takut" jajaran Pemprov DKI, jumlah anggota yang terlalu besar, hingga output kerjanya.
Seperti anggota Komisi A dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, mulanya meminta agar anggaran TGUPP dari kas daerah dinolkan.
Sebagian anggota Dewan mencoba mendukung anggaran untuk TGUPP, yakni membandingkan anggaran TGUPP dengan gelontoran dana hibah yang jauh lebih besar, hingga dengan embel-embel bahwa 2022 merupakan tahun terakhir masa bakti Gubernur DKI Anies Baswedan.
Setelah sidang diskors pada pukul 17.45 WIB, dan berlanjut pukul 19.30, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Mujiyono, memberi solusi dengan memangkas anggaran TGUPP jadi Rp15,2 miliar. Angka itu hasil penyesuaian terhadap masa bakti Anies dan 68 orang TGUPP-nya yang hanya berlangsung 10 bulan tahun depan.
Perdebatan masih terus berlangsung, sementara anggaran lainnya tak kunjung terbahas hingga pukul 20.30 WIB, Prasetio mendadak mengetuk palu untuk memangkas anggaran TGUPP untuk 2022 lebih banyak lagi.
"Jadi saya mengambil jalan tengah dari Rp15,2 miliar menjadi Rp12,5 miliar," kata Prasetio di hadapan sidang.
Selanjutnya, RAPBD Rp82,47 triliun tinggal menunggu pengesahannya menjadi APBD 2022 melalui Rapat Paripurna bersama Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan dijadwalkan kemudian.
