Tim Editor
ERA.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, asosiasi pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebanyak 5 persen saat rapat perumusan UMP yang sebelumnya digelar.
Hal ini merespons rencana gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke PTUN terkait kenaikan UMP.
Rapat perumusan UMP itu melibatkan Pemprov DKI, Dewan Pengupahan DKI, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Lantaran para pengusaha tidak keberatan, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
"Waktu rapat sebelumnya, sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen, begitu. Makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," kata Riza kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
Riza menegaskan, formulasi pengupahan harus memberi keadilan bagi semua pihak. Apalagi selama delapan tahun terakhir, UMP selalu meningkat di atas pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Oleh karenya, jika UMP tahun ini hanya naik 0,8 persen, Riza menganggap hal ini tidak memberikan rasa keadilan. Riza berharap semua pihak bisa memahami keputusan Anies yang merevisi besaran UMP
"Tentu harapan kami semua pihak bisa menerima ini sebagai solusi terkait masalah UMP yang belum selesai. Jadi para pengusaha harapannya bisa memahami mengerti dan juga pihak buruh, pihak pemerintah dan tentu juga masyarakat," kata Riza.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Dia memutuskan menaikan UMP 2022 sebanyak 5,1 persen atau Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan begitu, UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.641.854.
Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar Rp37.749 dari UMP 2021, sehingga total UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935.
Keputusan ini diprotes Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.
"Di dalam hal ini, kami melihat bahwa kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi pengupahan yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ucap Hariyadi.
Hariyadi menuturkan Anies melanggar ketentuan dalam PP Pengupahan, khususnya Pasal 26 tentang Tata Cara Perhitungan Upah Minimum; Pasal 27 mengenai UMP; serta Pasal 29 mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi selambatnya pada 21 November 2021 lalu.
Hariyadi mendesak Anies untuk menarik kembali keputusan revisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen. Jika tidak, Apindo bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Kami akan menggugat hasil revisi itu ke PTUN dan dikoordinasikan Apindo DKI. Mengenai itu kami menunggu dulu Pergubnya sebelum dilanjutkan ke PTUN," tegasnya.
