Tim Editor
ERA.id - Legislator DKI Jakarta dari PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai Gubernur Anies Baswedan sedang memainkan politik yang tak sehat.
Alasannya, Anies menaikkan upah buruh atau merevisi UMP DKI, secara serampangan tanpa meminta pandangan dari pemerintah pusat.
Anies sendiri memang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari 0,85 persen menjadi 5,4 persen.
Kata Gilbert, persoalan UMP sejatinya adalah kebijakan dari pemerintah pusat, yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Anies sebagai gubernur.
"UMP kan kebijakan pusat yang tentunya gubernur adalah pelaksana sesuai PP-nya, tapi kemudian gubernur menaikkan, seharusnya konsultasi dulu. Kan kita negara kesatuan, bukan negara federal," kata Gilbert, Kamis (23/12/2021).
Dari sana, Gilbert menimbang kalau apa yang dilakukan Anies tidak tepat, karena akan kontra produktif dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau begitu sekalian saja tidak usah ada ketentuan dari menteri jika demikian, lalu sekarang (ada yang) mengatakan gubernur lain musti mengikuti, ini apa urusannya? Memangnya gubernur DKI lebih tinggi dari lainnya?" ucap dia.
Lebih lanjut, Gilbert juga mengingatkan mengenai asas pemerintahan yang baik seharusnya mengikuti hirarki perundang-undangan mulai dari UUD, UU, TAP MPRS, Perpu, PP hingga ke bawahnya.
"Nah kemudian sekarang ini kan Pergub, kedudukan hirarkinya kan masih di bawah, seharusnya jadi pelaksana dong. Nah kemudian kalau Apindo itu mau menuntut class action itu secara hukum benar. Karena harusnya gubernur konsultasi dulu ke kementerian dan kemudian kedudukannya tripartit, pengusaha tidak diajak, lalu pengusaha dituntut para karyawan, otomatis akan ada konflik horizontal," ujarnya.
Menurut Gilbert, langkah yang dilakukan Anies tak lebih dari akrobat politik yang membuat langkah apapun yang dilakukan pemerintah pusat, akan menjadi pisau bermata dua.
Maksudnya, ketika UMP disepakati naik jadi 5,1 persen, yang akan dapat "kredit poin" adalah Anies, pun demikian jika tidak diizinkan naik 5,1 persen.
"Ini kan sebenarnya permainan politik yang tidak sehat, harusnya sebagai negara kesatuan gubernur itu mengikuti," ujarnya.
