Tim Editor
ERA.id - Partai buruh bersama ORI KSPSI, KSPI, KPBI, KSBSI, SPI, dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional serta forum guru honorer, konsorsoum miskin kota (UPC), JALA PRT, buruh migran, dan ojol akan menggelar aksi May Day 1 Mei 2022 di depan kantor KPU. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (30/4/2022).
Said Iqbal mengatakan, massa aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.
“Di tengah para buruh yang mayoritas sudah pulang kampung. Partai buruh dan organ serikat buruh melakukan aksi di KPU untuk menyerukan 3 tuntutan. Satu meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Dua, meminta KPU mengkampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu. Tiga, meminta KPU melaksanakan Pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” kata Said Iqbal.
Dari KPU, masa aksi bergeser ke sekitaran bundaran HI untuk menyuarakan 2 tuntutan. Pertama, turunkan harga bahan-bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, dll), serta menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan elpiji 3 Kg.
“Karena selama 3 tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30 persen. Sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 Kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal.
Adapaun hal kedua yang akan disuarakan di seputaran Bundaran HI adalah, menolak omnibus law UU Cipta kerja.
“Bilamana Pemerintah dan DPR memaksakan membahas kembali UU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan yang lain akan melakukan mogok nasional yang diikuti jutaan kaum buruh,” tegasnya.
Di sisi yang lain, Said Iqbal menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hingga kini belum memberikan jawaban terhadap permohonan buruh untuk menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 14 Mei 2022 mendatang.
“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal mengatakan JIS milik publik, meskipun pengelolaannya dikelola oleh Pemda DKI. Apalagi JIS dibangun dengan pajak rakyat. Dengan demikian, seharusnya buruh pun diperbolehkan untuk menggunakan JIS, meskipun dibarengi dengan peraturan yang berlaku.
“Itu soft launching main bola, boleh. Kemudian ada rencana akan digunakan untuk salat Id. Karenanya, Said Iqbal menuding Anies Baswedan tengah melakukan pencitraan jelang pencalonan presiden bahwa dia berhasil membangun gedung yang megah, tetapi kalangan rakyat kecil seperti buruh sulit untuk menggunakannya.
“Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami membayar sewa dan memberikan uang jaminan jika ada kerusakan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS menjawabnya melalui media, yang ia sebut sebagai perilaku yang tidak profesional. Padahal pihaknya telah melayangkan surat resmi.
“Jawab dong surat kami, boleh atau tidak,” ujarnya.
“Surat kami tidak dijawab, WA kami tidak dijawab, berkali-kali di telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat dan buruh di dalamnya,” katanya.
