Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat menegaskan belum memiliki rencana untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar, PAN, dan PPP di dalamnya, pun koalisi yang segera dibentuk oleh Gerindra dan PKB.
"Demokrat menegaskan belum ada pembahasan mengenai itu (bergabung dengan koalisi). Komunikasi dengan teman-teman partai politik (parpol) yang tergabung di KIB, seperti Golkar, PAN, dan PPP memang terus kami lakukan, begitu pula dengan teman-teman Gerindra dan PKB," ujar Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (12/8/2022).
Hal yang dia sampaikan ini ditujukan untuk menanggapi kabar yang beredar mengenai Demokrat yang dinilai berkemungkinan bergabung dengan salah satu koalisi.
Sebaliknya, lanjut Herzaky, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/8), terkait dengan koalisi, mereka lebih intens menjalin komunikasi dengan NasDem dan PKS.
Bahkan, tambah dia, ketiga pihak telah bertemu melalui perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing partai dan hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada publik pada waktu yang belum ditentukan.
Lebih lanjut, Herzaky menjelaskan bahwa sampai saat ini di samping menjalin komunikasi secara lebih intens dengan NasDem dan PKS, Demokrat juga masih terus menjajaki komunikasi intens dengan teman-teman lintas partai lainnya.
Hal tersebut, kata dia, diperlukan oleh Demokrat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang tidak bisa diselesaikan sendirian.
"Bagaimana pun, menyelesaikan permasalahan bangsa ini tidak bisa sendirian, komunikasi dan silaturahim lintas elemen bangsa harus terus dijalin," ujar Herzaky.
Dia menambahkan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat juga bukan sekadar koalisi untuk Pilpres 2024, melainkan juga koalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi dihadapi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2024.
Herzaky menyampaikan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat akan berusaha mencari cara mengelola negara agar pendapatan dan daya beli rakyat semakin meningkat, mencegah rakyat terbebani oleh kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak gas, dan listrik, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki nasib rakyat.
