Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menentang keras wacana masa jabatan presiden tiga periode. Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia masuk dalam lubang tirani.
Hal ini menanggapi pernyataan Jokowi yang tak melarang pihak manapun menggulirkan wacana presiden tiga periode, karena merupakan bagian dari demokrasi.
"Ini harus dilawan. Pembatasan dua periode hasil perjuangan panjang reformasi. Jangan masuk ke lubang tirani kembali," tegas Mardani kepada wartawan, Senin (29/8/2022).
Mardani mengingatkan, demokrasi yang sehat adalah yang tidak membenani rakyat dengan isu-isu seperti perpajangan masa jabatan presiden. Di samping itu, kepemimpinan memang seharusnya diganti secara berkala.
"Demokrasi yang sehat perlu sirkulasi kepemimpinan," kata Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengingatkan agar semua pihak berpegang teguh pada konstitusi yang telah membatasi masa jabatan presiden.
Dia menegaskan, jangan sampai ada yang menggunakan alasan demokrasi untuk melanggengkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jika sekali saja ada pembernaran atas hal tersebut, itu akan membuka kotak pandora pelanggaran konstitusi dan kesewenang-wenangan kekuasaan lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi tak melarang ada pihak yang membicarakan wacana presiden tiga periode. Sebab merupakan bagian dari demokrasi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).
"Ngomong tiga periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana, kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Orang kalau ada yang ngomong ganti presiden kan juga boleh. 'Jokowi mundur', kan juga boleh," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan tetap taat dan patuh pada konstitusi yang sudah membatasi lamanya masa jabatan presiden.
"Konstitusi tidak memperbolehkan, sudah jelas itu. Sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Jokowi.
