Tim Editor
ERA.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Melalu surat terbuka, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengkritik Presiden Joko Widodo.
Syaikhu menyindir proyek pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kebanjiran dana. Namun pemerintah tak bisa memastikan harga BBM tetap terjangkau.
"Mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Syaikhu dikutip Jumat (2/9/2022).
Syaikhu meminta Jokowi mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM. Terlebih di tengah-tengah kondisi masyarakat yang mencoba memulihkan perekonomian setelah dihantam pandemi Covid-19.
"Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang," kata Syaikhu.
PKS menilai, rencana menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan tepat yang diambil pemerintah. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka sama artinya dengan pemerintah tak berempati terhadap kondisi rakyat.
Syaikhu mengatakan, bukan tak mungkin harga-harga sembako meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali.
"Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," pungkasnya.
