Tim Editor
ERA.id - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi anggaran peningkatan kewaspadaan dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial pada APBD 2021 cukup besar, namun tawuran tetap terjadi dan tidak dapat diungkap penyebabnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan serapan anggaran penanganan konflik sosial di Jakarta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sebesar 99,09 persen dari besaran anggaran Rp4,6 miliar, dirasakan masih belum efektif mengingat masih peristiwa tawuran masih marak di Jakarta.
"Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya. Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu harus bisa dilakukan prediksi, kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran," ujar Gembong dikutip dari Antara, Jumat (2/9/2022).
Gembong menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, meski tertulis serapan 99,09 persen, Kesbangpol tidak menyertakan secara detail terkait realisasi anggaran tersebut juga untuk menekan angka tawuran di Jakarta padahal konflik sosial tersebut banyak memakan korban jiwa.
Karenanya, Gembong berharap Kesbangpol DKI dapat menjalankan fungsi dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol) untuk mengantisipasi itu (tawuran). Kami minta harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI lainnya Nasrullah mengusulkan agar Kesbangpol membuat survei untuk mengetahui faktor penyebab seringnya terjadi tawuran sehingga bisa lebih mudah dalam membuat program antisipasi.
"Survei sebagai alat analisa untuk mengetahui kondisi permasalahan, sehingga tugas pak Taufan untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah itu bisa dilakukan dari hasil survei," tutur Nasrullah.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri mengatakan pihaknya sudah pernah membuat survei yang dilakukan oleh tim pemantau pencegahan konflik namun memang diakui belum optimal.
Ia pun berjanji akan segera membuat terobosan dengan menggandeng Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain, salah satunya yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Ini sebuah rantai yang panjang dan bukan hanya Kesbangpol yang mengerjakan tapi ada runtunan yang harus semua lini bergerak. Sebab tugas Kesbang hanya sosialisasi," ujar Taufan.
