Tim Editor
ERA.id - Suharso Monoarfa disebut akan mengirimkan surat klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait permohonan perubahan sturktur kepengurusan PPP.
Hal ini diungkapkan Ketua DPP PPP Syaifulah Tamliha yang menilai Mukernas yang mencopot Suharso dari kursi ketua umum PPP dan digantikan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP, tidak sah.
"Nanti Pak Suharso juga akan membuat surat klarifikasi," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan permohonan pergantian struktur kepengurusan PPP ke Kemenkumham. Namun yang diganti hanya nama ketua umum saja.
Tamliha mengatakan, bagi Suharso hal itu tak terlalu masalah sebab mereka pun sudah menyiapkan langkah untuk membatalkan permohonan itu.
"Itu tidak masalah. Kan mereka membuat itu (permohonan pergantian struktur kepengurusan partai), nanti (Suharso) akan jelaskan secara tertulis," kata Tamliha.
Namun, Tamliha kurang tahu kapan surat klarifikasi itu akan dikirimkan kepada Kemenkumham. Hal itu sepenuhnya keputusan Suharso.
"Saya enggak tahu itu kan pak Harso yang mutusin," katanya.
