Tim Editor
ERA.id - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah serius menjaga keamanan data negara dan masyarakat dari serangan siber. Untuk mencegah terjadinya kebocoran data, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas).
"Nah, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama peristiwa (hacker Bjorka) ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih," kata Mahfud saat konferensi pers di Gedung Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/09/2022).
"Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini," tambahnya.
Dalam konferensi pers ini, turut hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Beberapa waktu lalu sempat ramai akun Bjorka yang telah membocorkan dokumen penting atau rahasia negara.
Bjorka juga mengaku telah menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat negara atau pemerintahan.
Kembali ke Mahfud, dia mengatakan satgas ini juga untuk menyosong Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sampai saat ini belum juga disahkan.
"Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira, itu akan ada perundangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tinggal tingkat dua, itu pengesahan di Paripurna tidak akan ada pembahasan substansi. Itu (UU PDP) memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," ucapnya.
Terkait kasus kebocoran data, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini ingin agar masyarakat tidak khawatir. Bjorka, sambungnya, hanya menyebarkan data negara yang sifatnya umum.
"Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada ya, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai, apa, peluang kita sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati," kata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal membahas soal Bjorka dengan Menkominfo Johnny G. Plate hingga Kepala BSSN Hinsa Siburian.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka," kata Johnny, Senin (11/9/2022).
Johnnya membenarkan adanya kebocoran data pribadi milik pejabat maupun institusi. Namun menurutnya, data yang beredar bukan data terbaru maupun data khusus.
Dia menambahkan nantinya kementerian dan lembaga terkait seperi Kemenkominfo, BSSN, hingga Polri akan membentuk tim khusus untuk menelaah lebih lanjut terhadap data-data yang sudah beredar di publik.
Pembentukan tim khsusus ini, kata Johnny, merupakan salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Untuk menjaga kepercayaan publik, akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny.
