Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan agar kerancuan dalam istilah "koalisi" partai politik tak dilanjutkan.
Menurut Presiden Kelima RI itu, dirinya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa di Indonesia, sistem politik yang dipakai tak mungkin membuat adanya koalisi partai politik.
"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," kata Megawati kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9/2022).
Megawati menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial. Berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer, dimana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.
"Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," ujar Megawati.
Kalau ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya, itu sah saja dilakukan sebagai mekanisme internal partai politik. Namun bila koalisi, kata Megawati, harus benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah diantara partai politik yang berkoalisi.
"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda,red)," urainya.
Kata Megawati, kerja sama itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Dia menyontohkan, sejumlah televisi memberitakan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Disebut ada tiga kesepakatan dari pertemuan itu.
"Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya, ini dapat diubah atau tidak, yang kerjasama, bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah," kata Megawati.
"(Kalau sistem koalisi, red) Jadi kalo partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan tak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan (saat itu, red) dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi. (Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet," tegasnya.
Megawati berharap media massa bisa membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. "Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Megawati
