Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, pemerintahan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi. Melainkan demokrasi gotong royong.
Hal itu merespons soal sikap politik PDIP di pemerintahan ke depan setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
"Di dalam doktrin politik PDIP, kita tidak mengenal istilah oposisi. Politik dalam sistem pemerintahan presidensiil, Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita, pada esesnsinya adalah mengajarkan gotong royong," kata Basarah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).
Dia menjelaskan, dalam sistem demokrasi gotong royong tidak selalu diterjemahkan semuanya bergabung di dalam pemerintahan.
Gotong royong membangun bangsa, menurutnya, tetap bisa dilakukan di dalam maupun di luar pemerintahan. Begitu pula dengan sikap PDIP.
"Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Intinya kita sama-sama bekerja sama," kata Basarah.
Terkait dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, wakil ketua MPR itu mengingatkan sebaiknya jangan selalu dikaitkan dengan arah keputusan politik.
Sikap politik PDIP ke depan nantinya akan diputuskan oleh Megawati selaku pimpinan tertinggi partai.
"Apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto, itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Bu Mega yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut dengan hak prerogatif," pungkasnya.
