Mahfud MD: Dana Otsus Papua Rp500 Triliun Era Lukas Enembe Tapi Rakyatnya Tetap Miskin

| 24 Sep 2022 17:29
Mahfud MD: Dana Otsus Papua Rp500 Triliun Era Lukas Enembe Tapi Rakyatnya Tetap Miskin
Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (Antara)

ERA.id - Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengtaakan, bahwa dana pemerintah untuk Otonomi Khusus (Otsus) wilayah Papua jumlahnya sangat luar biasa. Hal itu berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. 

"Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana Otsus, ada belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu Rp1000 triliun lebih,"kata Mahfud Md dalam video yang diunggah di akun Twitter @mohmahfudmd, pada Sabtu (24/9/2022). 

Bahkan sejak 2014, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk Otsus Papua mencapai Rp500 triliun lebih ketika era Gubernur Papua Lukas Enembe. 

"Di era Pak Lukas Rp500 triliun lebih. Itu tercatat di dekomuen negara Kementerian Keuangan. Sehingga semua orang bisa gampang tahu, berapa dana mengalir ke sana," katanya. 

Dengan demikian, Mahfud sangat menyangkan dana yang mengalir ke Papua hingga ratusan trilun tapi masyarakat Papua tetap miskin. 

"Disana rakyatnya tidak dapat apa-apa tetap miskin, pantes rakyat Papua marah kita yang dimarahin pemerintah pusat, apa karena takut katanya," katanya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat Papua khususnya, bahwa terkait penepatan tersangka RHP (Ricky Ham Pagawak/Bupati Mamberamo Tengah) dan juga Gubernur LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga berbagai informasi yang diterima oleh KPK," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022). 

Ia mengungkapkan bahwa beberapa kali pimpinan KPK berkunjung ke Papua dan selalu mendapat komplain dari masyarakat penggiat antikorupsi dan juga dari kalangan pengusaha.

"Seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Provinsi Papua, sudah lama KPK menerima informasi-informasi dari masyarakat Papua terkait dengan praktik korupsi dan pembangunan infrastruktur di sana. Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga informasi dari masyarakat," ujar Alex.

Rekomendasi