Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin mengatakan, per Maret 2022, penghimpunan wakaf uang mencapai Rp1,4 triliun, naik jika dibandingkan dengan penghimpunan wakaf sepanjang 2018 hingga 2021 sebesar Rp855 miliar.
"Meskipun demikian, raihan ini baru sekitar 0,5% dari total potensi wakaf uang senilai kurang lebih Rp180 triliun. Artinya, masih ada kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya dalam acara Rakernas Forjukafi melalui virtual dari rumah dinasnya di Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).
Ia menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang berkontribusi pada kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi wakaf. Skor indeks literasi wakaf saat ini baru mencapai 50,48, atau termasuk kategori rendah .
"Hal ini menjadi catatan akan perlunya perbaikan dan peningkatan pemahaman publik tentang wakaf. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian kita bersama, utamanya bagi para pegiat perwakafan di Indonesia," katanya.
Ia meyakini, kehadiran dan keterlibatan para jurnalis sebagai penyedia informasi yang akurat serta mumpuni, akan mampu membangun opini publik yang positif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf.
Pertama, perlunya penguatan literasi secara berkelanjutan, utamanya pada 3 unsur, yakni literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf.
"Ragam harta objek wakaf tidak terbatas pada aset tetap saja. Masyarakat perlu mengerti bahwa selain tanah, gedung, atau bangunan, harta objek wakaf juga dapat berwujud uang. Konsep wakaf uang harus menjadi salah satu fokus konten literasi agar masyarakat memahaminya dengan benar," katanya.
Kata dia, peruntukan harta benda wakaf juga sebetulnya sangat luas. Masyarakat perlu diedukasi bahwa peruntukannya tidak hanya untuk sarana peribadatan, tetapi juga bisa untuk berbagai keperluan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Literasi yang tak kalah penting adalah tentang kelembagaan wakaf. Wakaf berkaitan erat dengan kepercayaan wakif, bahwa nazir telah mengelola wakaf dengan transparan dan akuntabel.
"Hal lain yang sangat penting untuk didorong selain literasi wakaf adalah gerakan pengumpulan wakaf, baik di pusat maupun di daerah," katanya.
Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sudah meluncurkan gerakan nasional wakaf uang, sehingga hal ini perlu diteruskan menjadi gerakan wakaf uang pada masing-masing daerah.
"Saya berharap nantinya akan ada gerakan wakaf uang di masing-masing provinsi, misalnya gerakan wakaf uang DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan lain-lain," katanya.
Di luar itu pada tataran eksekusi, masyarakat perlu mengenali manajemen dan operasional kelembagaan pengelola wakaf yang baik, serta institusi nazir mana saja yang telah terdaftar di BWI, termasuk berbagai kisah sukses pengelolaan wakaf.
Ia juga mendapat laporan bahwa BWI telah mengembangkan Indeks Wakaf Nasional sebagai alat ukur kinerja perwakafan. "Saya kira publik perlu mengetahui tentang hal ini agar semakin meyakini bahwa kelembagaan wakaf terus didorong untuk semakin baik di masa mendatang," katanya.
Selain itu, program literasi wakaf bagi jurnalis juga agar diperbanyak. Dengan bertambahnya juru warta yang memiliki pemahaman tentang wakaf, diharapkan pemberitaan wakaf akan semakin meningkat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi.
