Tim Editor
ERA.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berencana mengevaluasi sistem pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal ini disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).
"(Rencana evaluasi pemilu) bukan pilpres atau pileg. Tapi lebih kepada pemilu pilkadanya," kata Bambang.
Bambang mengatakan, rencana ini muncul setelah MPR RI melihat banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Biaya politik yang tinggi diduga menjadi pemicu perilaku korup.
"Kita sudah evaluasi, masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Kemudian banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah ini rata-rata, dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua hingga tiga calon," katanya.
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menambahkan, karena alasan tersebut, MPR RI menilai sebaiknya pilkada langsung dikembalikan lagi menjadi wewenang DPRD. Artinya, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat.
Menurut Yandri, wacana itu sebelumnya pernah menjadi inisiatif pemerintah di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dulu ada hak inisiatf pemerintah waktu (era) Pak SBY, mengatakan perlunya dikembalikan waktu itu ke DPR dan DPRD kabupaten/kota untuk gubernur provinsi, kabupaten/kota, bupati/wali kota," kata Yandri.
Meski begitu, evaluasi untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi dipilih DPRD masih sebatas wacana dan perlu didiskusikan. Salah satunya dibicarakan MPR RI dengan Watimpres. "Inilah antara kami dengan Pak Watimpres tadi," katanya.
Sementara itu Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan, pihaknya sebagai bagian dari pemerintah memiliki posisi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Nasihat dan pertimbangan itu terkait dengan apa yang menjadi pembahasan dengan pimpinan MPR. Misalnya, bagaimana menghadapi krisis ke depan yang memang perlu diantisipasi.
"Perbincangan kita juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai bangsa. Untuk sikapi itu sesuai keinginan presiden bahwa harus kita hadapi bersama, hadapi krisis unpredictable," kata Wiranto.
