Tim Editor
ERA.id - Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memberi sinyal tak akan mengusung tokoh non partai politik sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan, mengusung tokoh non parpol bukan bagian dari konsep yang dibuat oleh KIB.
Awalnya, Amir mengutip Pasal 6a Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Artinya, partai politik itu yang menentukan siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden," kata Amir di sela-sela memparkan visi misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10/2022) malam.
"Kalau saya ingin pertegas, masa kita harus ambil orang di luar partai politik. Itu sebenarnya yang menjadi konsep awal kita bergabung dalam KIB," paparnya.
Meski begitu, kata Amir, KIB belum sampai pada pembahasan menentukan capres dan cawapres yang akan diusung. KIB lebih memilih mematangkan konsep untuk diterapkan dalam pemerintahan mendatang.
"Yang kita dahulukan adalah konsep. Mau kita apakan negara ini ke depan, kita mau akan apakan bangsa ini ke depan, bagaimana rakyat kita ke depan, apa yang harus kita lakukan ke depan," kata Amir.
Setelah konsep yang ada tersusun dengan jelas, maka setelah itu KIB baru akan menunjuk capres yang dinilai mampu menjalankan visi misi KIB ke depan untuk diusung pada Pilpres 2024.
"Artinya, kita ingin sempurnakan dulu. Nanti pada waktunya kita akan tunjuk (capresnya)," kata Amir.
Amir lantas mengatakan, bisa saja yang terpilih sebagai capres dari KIB adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan berpasangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau salah satu kader PPP.
Artinya, kata Amir, bagi KIB tak terlalu penting siapa tokoh yang akan dicapreskan. Melainkan kemampuan tokoh tersebut menjalankan konsep yang sudah dibuat oleh KIB.
"Saya ingin mengatakan, persoalan siapa itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana konsep itu dijalankan," kata Amir.
Ketua Fraksi PPP DPR RI itu menambahkan, KIB juga tak tertarik mengusung capres hanya berdasarkan tingkat kepopuleran saja. Sebab, tokoh yang terkenal dan memiliki elektabilitas tinggi pun belum tentu mampu menjalankan konsep-konsep yang sudah disusun.
"Kita tidak ingin hanya karena popularitas yang ada di media, kemudian kita angkat. Karena itu belum menjamin, sekali lagi, belum menjamin," tegasnya.
"Kita ingin mencari pemimpin, figur yang kira-kira dengan konsep-konsep itu bisa mengangkat bukan hanya 5-10 tahun, tapi mengantar Indonesia sampai ke depan," pungkasnya.
