Tim Editor
ERA.id - Partai NasDem secara resmi memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Namun, berbeda dengan Golkar, PPP dan PAN. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ini sampai sekarang belum memikirkan siapa figur yang mereka usung sebagai Calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres).
"Sampai saat ini belum ada nama untuk diusung, sejak kami bergabung dengan KIB, belum pernah memikirkan capres dan cawapresnya," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono di Makassar, Senin (3/10/2022).
Katanya, saat ini KIB masih fokus hadirkan program untuk masyarakat. "Selama kami bergabung, kami bergiliran melaunching program untuk rakyat yang tuan rumahnya dari PPP yang rencananya kita akan selenggarakan di Semarang tapi tanggalnya belum kita tetapkan. Jadi KIB ini kita sama-sama membangun sebuah kekuatan politik, tetapi juga produk ide dan gagasan," tuturnya.
Mardiono menegaskan, penentuan capres dan cawapres bukan dari hasil Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab), namun memiliki forum tersendiri bersama KIB untuk membahas itu.
"Penentuan capres dan cawapres bukan dari mukercab dari PPP saja, itu ada forumnya sendiri, jadi kalau ada kader yang mewacanakan (calon Capres) itu sah-sah saja, memang begitu era demokrasi. Tetapi kita belum sama sekali menuju ke arah pimikiran siapa yang kita usung untuk Pemilu 2024 nanti," tuturnya
"Yang kita bahas, bukan hanya pak Anies saja, dari Banten ada juga mengusulkan saya, ada juga mengusulkan Pak Ganjar, Ridwan Kamil dari masyarakat Jabar, Ibu Khofifah juga. Jadi memang masih dinamis," tambah Mardiono.
Saat ditanya langkah NasDem telah menentukan sikapnya mengusung Capres sedangkan KIB khususnya KIB belum memiliki figur, Mardiono mengatakan, enggan mencampuri langkah NasDem itu.
"Kita partai politik, jangankan di luar koalisi. Di dalam koalisi saja kita tidak ingin mencampuri internal mereka. Kita tidak bisa mempengaruhi itu. Itu hak mereka."
