Tim Editor
ERA.id - ASEAN kecewa terhadap Myanmar lantaran tak adanya implementasi dan kemajuan terhadap lima konsesus yang telah disepakati.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan hal itu disampaikan Menlu ASEAN dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Kamis (27/10/2022).
"Sangat jelas kekhawatiran ini dan bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini," jelas Retno Marsudi dalam konferensi persnya.
Bahkan, Retno, mengatakan Ketua ASEAN saat ini yakni Kamboja juga menyatakan kondisi di Myanmar betrambah buruk.
"Situasi seperti ini tentunya sangat disayangkan. 5PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN, merupakan hasil dari suatu pertemuan khusus di mana Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya," kata Retno.
Sebelumnya, Pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN pada Kamis (27/10/2022) untuk membahas proses perdamaian di Myanmar akan berlangsung secara tertutup di Sekretariat ASEAN, Jakarta, menurut pernyataan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (26/10/2022).
"Para Menlu ASEAN mulai tiba di Jakarta hari ini (Rabu, 26/10). Menlu ASEAN akan bahas perkembangan di Myanmar besok (Kamis, 27-10). Tempatnya di ASEAN Secretariat ... Pertemuan tertutup," demikian disampaikan Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo dalam pesan singkat dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengundang perwakilan nonpolitik Myanmar untuk menghadiri pertemuan ASEAN pada Kamis, tetapi pemerintah militer Myanmar sejauh ini belum menerima tawaran itu.
Menlu Retno juga mengatakan bahwa pertemuan para menlu ASEAN itu bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap Myanmar, melainkan "sebuah cerminan kepedulian ASEAN terhadap salah satu anggotanya".
ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan negara anggotanya, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok regional tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta Myanmar.
Pembicaraan antara para Menlu ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta akan mencakup tentang pelaksanaan 5 poin "konsensus" perdamaian yang disepakati antara para pemimpin ASEAN dengan penguasa militer Myanmar pada 2021, yang dibuat untuk mencoba mengakhiri konflik di negara itu, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry kepada Reuters.
Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Myanmar telah terjebak dalam siklus kekerasan sejak kelompok militer negara itu menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Junta Myanmar menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis serta melancarkan tindakan kekerasan berdarah terhadap aksi protes dan perbedaan pendapat di negara itu.
Untuk itu, pertemuan para Menlu ASEAN di Jakarta pada Kamis (27/10) akan berusaha untuk menghasilkan rekomendasi tentang cara untuk mendorong proses perdamaian di Myanmar menjelang KTT ASEAN pada November, kata Kamboja yang merupakan ketua ASEAN tahun ini, seperti dikutip dari Reuters.
ASEAN, di mana Myanmar adalah salah satu anggotanya, telah memimpin upaya perdamaian di negara itu. Namun, beberapa negara anggota ASEAN menjadi semakin jengkel dengan kurangnya kemajuan pelaksanaan 5 poin konsensus perdamaian oleh junta, yang mencakup keterlibatan dengan lawan politik dan penghentian permusuhan di Myanmar.
Pada September, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan bahwa ASEAN perlu memutuskan pada November apakah konsensus perdamaian itu masih relevan atau tidak.
