Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada konglomerat yang berobat menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga membebani negara.
Hal itu diungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR Selasa (22/11/2022).
Budi Gunadi pun menyatakan akan memeriksa daftar 1000 peserta yang paling besar menggunakan fasilitas pelayanan BPJS.
Pemerintah, kata dia, akan menelusuri NIK hingga tagihan listrik milik 1000 peserta BPJS tersebut.
"Kita lihat siapa yang spendingnya paling banyak, habis itu dapat NIK dan listrik itu biasanya paling gampang (Ditelusuri) atau limit kartu kredit. kalau dia punya, limitnya 100 juta itu bukan orang yang tepat," kata Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah pun, kata dia, berencana menghapus skema kelas 1-3 yang selama ini diterapkan BPJS.
"Kalau mau BPJS dibikin sustainable, itu kelasnya harus standar dan satu, kita melayani seluruh masyarakat indonesia menggunakan konsep universal health coverage itu standarnya satu," jelas Budi Gunadi.
Untuk masyarakat kaya, BPJS akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi swasta untuk mengkombinasikan pembayaran iuran agar tak lagi membebani pemerintah.
"Karena orang kaya tahu, ini coveragenya tinggi dan bayarnya murah akhirnya saya pakai BPJS ajah," jelas dia.
Dia berharap masyarakat mampu tak membebani pemerintah.
"Sehingga pembiayaan BPJS kesehatan bisa kita prioritaskan ke masyarakat yang tak mampu, sisanya kita harapkan untuk masyarakat yang mampu tak membebani negara, tapi mereka membayar sendiri melalui asuransi swasta," pungkas dia.
